Penetapan DPT Pemilu 2019

News Analysis- Pengamat Politik ULM Budi Suryadi: Yang Belum Terdaftar Harus Diakomodasi

Jika kemudian yang belum terdaftar di DPT namun punya hak, maka kemudian bisa diakomodasi di daftar pemilih khusus

News Analysis- Pengamat Politik ULM Budi Suryadi: Yang Belum Terdaftar Harus Diakomodasi

BANJARMASINPOST.CO.ID - Keputusan KPU memasukkan langsung DPT 4 Kabupaten di Kalsel sepertinya karena ada kaitan daerah-daerah itu baru menyelesaikan pilkada. Saya yakin masih ada koreksi untuk bisa diperbaiki sehingga DPT memang bener akurat.

Jadi ada anggapan data yang mereka miliki masih valid walaupun jaraknya sudah cukup lama. Memang lebih efesien dari segi waktu asalkan data yang ada sudah tidak perlu ada perubahan lagi.

Jika kemudian yang belum terdaftar di DPT namun punya hak, maka kemudian bisa diakomodasi di daftar pemilih khusus. Memang harus dijelaskan bagaimana mekanisme sehingga seseorang bisa masuk ke dalam daftar pemilih khusus tersebut.

Mekanisme yang lalu sebelum ditetapkan menjadi DPT mesti ada DPS dulu atau daftar pemilih sementara. Risikonya memang akan ada pemilih pemula yang tidak terdaftar jika DPT dibuat jauh hari.

Baca: Tetap Pakai DPT Pilkada, KPU Tetapkan Sebanyak 185.994.374 orang Punya Hak Pilih di Pemilu 2019

Baca: Bawaslu Tala Kritisi Parpol: Ke Mana Saja Saat Tahapan Sanggahan DPS Pemilu Dibuka?

Baca: KPU : DPT Pemilu 2019 Bisa Berubah Berdasarkan Masukan Bawaslu dan Parpol

Ini mungkin sudah dketahui KPU. Sehingga mereka mengambil keputusan membuat daftar pemilih tetap lebih dulu diumumkan, meski pemilihannya nanti di 2019.

Namun pemprosesan daftar pemilih tetap mesti ada dukungan dan kesiapan dari KPU provinsi, kabupaten/kota di Kalsel sebagai jaminan daftar pemilih memang menjadi solusi kondisi ini.

Pemilu kan sebuah pesta demokrasi jadi warga yang sudah berumur 17 tahun berhak ikut pesta demokrasi. Ikut pemilu itu jadi hak politik individu. Selain itu keberadaan pemilih dalam pemilu sebagai agen legitimasi sehingga jika sebuah pemilu ingin dapat legitimasi yang kuat maka mesti perlu banyak kehadiran pemilih.

Jadi saya kira masih ada waktu bisa dibaiki dan diperbaiki. Kalaupun nanti belum masuk DPT, asal punya KPT sah masuk umurnya dan ketika pelaksanaan tetap harus diakomodasi oleh Panitia Pemungutan Suara. Mungkin hanya persoalan waktu memilihnya ketika siang harinya dan sejenisnya.

Sebagai solusi, KPU mesti menjamin bahwa data di daftar pemilih khusus memang valid karena, jika sudah valid tentunya tidak perlu lagi ada pemilih tambahan ketika pemungutan suara nanti. (lis)

Baca lebih lengkap di Harian Banjarmasin Post Edisi Cetak dan ePaper Kamis (30/8/2018)

Editor: Elpianur Achmad
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved