Berita Banjarbaru

Setelah Menangkan Gugatan Pemecatan Oleh Walikota, Syahriani Pilih Pimpin Gerindra

Gugatan Syahriani Sahran Sekdako Banjarbaru non aktif atas pemecatan dirinya oleh wali kota Banjarbaru, H Nadjmi Adhani dimenangkan Syahriani.

Setelah Menangkan Gugatan Pemecatan Oleh Walikota, Syahriani Pilih Pimpin Gerindra
banjarmasinpost.co.id/nurholis huda
Sekda Banjarbaru, Syahriani Syahran saat ikuti sidang korupsi pembebasan lahan bandara, Kamis (29/1/2015). 

BANJARMASINPOST.CO.ID, Banjarbaru - Gugatan Syahriani Sahran Sekdako Banjarbaru non aktif atas pemecatan dirinya oleh wali kota Banjarbaru, H Nadjmi Adhani akhirnya dimenangkan oleh Syahriani.

Saat dihubungi, Jumat (31/08/2018) Syahriani membenarkan  putusan pengadilan yang mengabulkan semua gugatannya. Dalam putusan yang diterimanya, semua tuntutan dirinya dipenuhi termasuk tuntutan pengaktifan kembali Syahriani sebagai Sekdako Banjarbaru.

Meski tuntutan tersebut dikabulkan, namun  karena posisi Sekdako Banjarbaru telah diisi oleh sekda baru yaitu H Said Abdullah maka dirinya ditetapkan sebagai sekda non aktif dan ditempatkan sebagai ASN Pemprov Kalsel.

Baca: UPDATE Klasemen Perolehan Medali Asian Games 2018, Indonesia Terus Raih Medali, Kokoh di Urutan 4

Baca: Ternyata Kegiatan di Kalsel Expo 2018 Ini Membikin Gubernur Kalsel H Sahbirin Bangga

"Gubernur menempatkan saya di Bappeda Kalsel sebagai staf di Bappeda,"ujarnya kepada Banjarmasinpost.co.id.

Setelah putusan pengadilan yang memenangkan dirinya pada Juli lalu, dirinya pun ditempatkan di Bappeda.

" Ada sekitar tujuh bulan saya di Bappeda Kalsel," ujarnya.

Syahriani mengaku terpaksa pensiun karena dirinya juga menjabat sebagai ketua DPC Gerindra di Banjarbaru. Namun, dirinya juga tak akan mengikuti ajang pileg di Banjarbaru dalam waktu dekat.

"Anak saya saja, tapi bisa saja setelah anak saya, saya juga ikut mencalon nanti," ujarnya.

Sebelumnya, Majelis hakim yang diketuai Roby Yonaldi menyatakan SK Walikota Banjarbaru bernomor 862/214/BKPP/2017 tertanggal 13 Februari 2017 tentang Menjatuhkan Hukuman Disiplin Berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) DR H Syahrani tidak sah secara hukum.

Syahriani sebelumnya diberhentikan tidak dengan hormat lantaran terjerat kasus pembebasan lahan bandara. Namun pengadilan membuktikan bahwa Syahtiani tak bersalah.

Baca: Pasien Tumor Ganas Batola Dirujuk ke RSUD Ulin Banjarmasin, Jangan Sampai Minta Pulang

Ia kemudian menggugat wali kota Banjarbaru atas pemecatan dirinya dengan tidak hormat. Ia menuntut wali kota Banjarbaru untuk mengembalikan kedudukan dan hak-hak penggugat DR Syahrani pada keadaan semula. Kemudian, Walikota Banjarbaru juga dihukum membayar denda perkara sebesar Rp 234.500.

Kepala BKD Kalsel, Perkasa Alam mengatakan Syahriani Sahran memang sempat ditempatkan di Bappeda Kalsel sebagai staf. Namun beberapa bulan lalu yaitu April Syahriani pensiun.
(banjarmasinpost.co.id /milna)

Penulis: Milna Sari
Editor: Hari Widodo
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved