Berita Banjarmasin

Warga Rantauan Darat Tak Menyerah Soal Haknya, Tapi Wali Kota Hanya Beri Waktu Segini

Ketua Koordinator Warga di Rantauan Darat, Haderansyah, mengatakan jika ia masih menunggu hasil pengadilan untuk sengketa lahan

Warga Rantauan Darat Tak Menyerah Soal Haknya, Tapi Wali Kota Hanya Beri Waktu Segini
Eka Pertiwi
Warga Rantauan Darat menolak ganti rugi yang diberikan Pemko. 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Warga di Jalan Rantauan Darat Kecamantan Banjarmasin Selatan kini dapat bernafas lega. Melalui DPRD Kota Banjarmasin, mereka berhasil menunda penggusuran.

Ketua Koordinator Warga di Rantauan Darat, Haderansyah, mengatakan jika ia masih menunggu hasil pengadilan untuk sengketa lahan di Jalan Rantauan Darat.

Jalan ini rencananya dipergunakan sebagai akses keluar masuk Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sultan Suriansyah. Tak hanya itu, jalan ini juga akan dilebarkan.

Baca: Link Live Streaming Closing Ceremony Asian Games 2018 di SCTV, Indosiar, Trans7, Kompas TV, TV One

Menurut Hadran, pihaknya sudah melakukan tuntutan sengketa ganti rugi di lahan milik pemerintah Kota Banjarmasin. Hadran tak menyerah. Bersama tujuh warga lainnya, menuntut ganti rugi yang setimpal.

Ia menganggap lahan yang sudah didiami selama puluhan tahun bisa menjadi milik warga. Ia pun sudah mendiami lahan itu sejak tahun 1971. "Sejak halus. Kami ini warga asli di sini. Kok sulit mendapatkan hak," ujarnya.

Ia merasa yakin bisa mendapat ganti rugi karena pemko tak juga memiliki bukti kepemilikan lahan.

Baca: Live Streaming SCTV Closing Ceremony Asian Games 2018 - Tayang Indosiar, TV One, Kompas TV, Trans7

Ia juga menuntut ganti rugi yang tak sesuai karena 5x7 ada warga seharga 19 juta. Karena sudah sengketa dan masuk pengadilan, ia berharap tak ada pembongkaran dari pemko.

Alwi warga di Rantauan Darat juga menyoal penilaian appraisal yang tak sesuai. Menurutnya, dibanding rumah yang sudah dibebaskan rumah milik Hadran jauh lebih layak huni.

"Kalau toh yang dinilai lahannya. Ya berarti harus lebih mahal karena lebih layak huni. Yang dibebaskan itu tak punya lantai," ujarnya.

Alwi mendapat ganti rugi Rp 136 juta dari luas bangunan 179 meter persegi. "Saya pernah minta agar bertemu tim appraisal ternyata tidak bisa," keluhnya.

Baca: Jadwal & Klasemen MotoGP Mizano Italia 2018 Live Trans 7, Adu Komentar Marquez dan Bos Yamaha

Wali Kota Banjarmasin, Ibnu Sina, mengatakan pihaknya sudah mendapat surat permintaan penundaan pembongkaran di Rantauan Darat. "Kami beri tempo sampai 30 September ini. Apalagi keputusan sudah ingkrah," katanya.

Pembebasan lahan di Rantauan darat sebanyak delapan persil melalui jalur konsinyasi. Semua ganti rugi sudah dititipkan ke pengadilan.

Ia berharap, dalam rentang waktu satu bulan warga akan melunak dan membongkar rumah sendiri. "Kami tetap berharap mereka bisa membongkar sendiri. Tapi surat peringatan terus kami layangkan," ujarnya.

Layangan surat peringatan sudah sampai peringatan ke dua. Surat peringatan terakhir terhalang permintaan dewan. Ketua Komisi I DRPD Kota Banjarmasin, Aman Fahriansyah mengatakan surat tersebut ditandatangani oleh Ketua DPRD Kota Banjarmasin, Ananda ter tanggal 16 Agustus.

"Ini aspirasi warga untuk meminta penundaan dan kami meminta tunda. Tapi keputusan ada pada wali kota. Tapi untungnya memang ditunda ," ujarnya. (Banjarmasinpost.co.id/Eka Pertiwi)

Penulis: Eka Pertiwi
Editor: Didik Trio
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved