Berita Nasional

Bawaslu Meloloskan, KPU Tetap Coret Bakal Caleg Mantan Koruptor dengan Alasan Ini

KPU akan mengembalikan berkas pendaftaran mereka mesti telah diloloskan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Bawaslu Meloloskan, KPU Tetap Coret Bakal Caleg Mantan Koruptor dengan Alasan Ini
kompas.com
KPU RI Arief Budiman saat mengecek kesiapan Pilkada di Kantor KPU Kota Batu, Jawa Timur, Jumat (11/11/2016) 

BANJARMASINPOST.CO.ID. JAKARTA -Keputusan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) meloloskan mantan narapida kasus korupsi boleh menjadi bakal calon legislatif (bacaleg) mendapat penolakan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Dilansir dari Kompas.com, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman menegaskan bahwa 12 bakal calon anggota legislatif (Bacaleg) mantan narapidana kasus korupsi tetap berstatus tak memenuhi syarat.

Arief memastikan, KPU akan mengembalikan berkas pendaftaran mereka mesti telah diloloskan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

"KPU kan sudah mengatur dalam PKPU bahwa kalau ada mantan terpidana yang terlibat tiga jenis tindak pidana itu (bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, dan korupsi) kami akan kembalikan," ujar Arief saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (3/9/2018).

"Kalau masih didaftarkan, kami akan menyatakan statusnya tidak memenuhi syarat," tambah Arief.

Baca: Jack Ma Tak Tertarik Karyawan yang Memilik Gelar Bisnis dan Berpendidikan Tinggi, Ini Alasannya

Baca: Sebut Ada Ancaman, Ustadz Abdul Somad Pilih Batalkan Jadwal Ceramahnya di Pulau Jawa

Baca: Kagetnya Anies Baswedan Saat Kunjungi Jonatan Christie karena Lihat Kondisi Rumahnya

Terkait bacaleg mantan koruptor, lanjut Arief, KPU berpedoman pada Peraturan KPU nomor 20 tahun 2018 tentang Pencalonan. Dalam PKPU tersebut partai politik dilarang untuk mencalonkan mantan koruptor. Selain itu, parpol juga diwajibkan untuk menandatangani pakta integritas.

"Peraturan itu sampai hari ini belum dibatalkan, maka kami selaku pembuat peraturan KPU yang harus mempedomani peraturan KPU itu," tutur Arief.

Selain itu, KPU juga sudah meminta KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk menunda eksekusi putusan Bawaslu tersebut. Arief mengatakan, hingga saat ini Mahkamah Agung belum memutuskan uji materi atas Peraturan KPU.

"Sepanjang PKPU-nya itu belum diubah, maka PKPU itulah yang harus dijalankan. Jadi kami minta eksekusi terhadap putusan Bawaslu itu harus ditunda sampai kalau nanti PKPU-nya nanti yang di-judicial review itu dinyatakan sesuai dengan UU atau tidak," ucapnya.

Bawaslu setidaknya meloloskan 12 mantan narapidana korupsi sebagai bakal caleg 2019. Mereka berasal dari Bulukumba, Palopo, DKI Jakarta, Belitung Timur, Mamuju, Tojo Una-Una, Aceh, Toraja Utara, Sulawesi Utara, Rembang, dan Pare-Pare.

Baca: Doa Menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1440 Hijriyah, Selasa 11 September 2018 dan Keutamaannya

Baca: Sindiran Sejumlah Tokoh Soal Ancaman pada Ustadz Abdul Somad Hingga Batalkan Jadwal Ceramahnya

Baca: Jonatan Christie Pilih Via Vallen Ketimbang Ayu Ting Ting Saat Diminta Memilih, Netizen Pun Riuh

Halaman
12
Editor: Elpianur Achmad
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved