Dedi Mulyadi Sebut Ironi Demokrasi Soal Abdul Somad Batalkan Ceramah karena Dugaan Intimidasi

Sejumlah tokoh mengomentari perihal Ustadz Abdul Somad yang terpaksa membatalkan jadwal ceramahnya

Dedi Mulyadi Sebut Ironi Demokrasi Soal Abdul Somad Batalkan Ceramah karena Dugaan Intimidasi
Istimewa
Dedi Mulyadi 

BANJARMASINPOST.CO.ID - Sejumlah tokoh mengomentari perihal Ustadz Abdul Somad yang terpaksa membatalkan jadwal ceramahnya di sejumlah tempat di Pulau Jawa karena dugaan adanya intimidasi, diantaranya dedi Mulyadi dan Mohammad Guntur Romli.

Dedi Mulyadi mengatakan, penolakan terhadap kehadiran Ustadz Abdul Somad yang diduga karena intimidasi di beberapa daerah merupakan ironi di tengah negara demokrasi.

Menurut Dedi Mulyadi, seharusnya, asas pluralisme menjadi pijakan semua pihak dalam bertindak di Indonesia ini. Termasuk kasus Ustadz Abdul Somad yang terpaksa membatalkan jadwal ceramahnya karena diduga adanya intimidasi.

"Pluralisme merupakan sebuah keniscayaan dalam keragaman dan keberagamaan. Dia menjadi jiwa dalam kehidupan kebangsaan kita yang terdiri dari berbagai suku, kultur, agama dan kepercayaan," kata Dedi Mulyadi di Purwakarta, Selasa (4/9/2018).

Baca: Saran Iwan Fals pada Ustadz Abdul Somad Soal Batalnya Jadwal Ceramah karena Diduga Ada Intimidasi

Baca: Pernyataan Menag Lukman Hakim Soal Ustadz Abdul Somad yang Batal Ceramah karena Dugaan Intimidasi

Baca: Pengakuan Jose Poernomo Soal Hubungan dengan Angel Karamoy, Termasuk Beda Usia 20 Tahun

Baca: Jelang 1 Muharram 1440 H Tahun Barus Islam 2018, Selain Amal Baik, Balasan Dosa Pun Lebih Jelas

Selain itu, lanjut mantan Bupati Purwakarta ini, demokrasi harus menjadi prinsip yang memperkaya khazanah hidup berbangs, termasuk, kebebasan menyatakan pendapat di muka umum. Ceramah keagamaan merupakan satu kegiatan umum yang dilindungi aturan perundangan.

Menurut Budayawan Jawa Barat ini, perbedaan pendapat yang berkembang sudah selayaknya dibawa ke dalam forum-forum dan majelis-majelis keilmuan, bukan dijadikan justifikasi untuk melakukan persekusi.

Dedi mengatakan, Ormas Keagamaan yang ada di Indonesia memiliki instrumen untuk melakukan itu, mulai dari bahtsul masail sampai majelis tarjih. Berbagai pendapat dan pemikiran yang berkembang itu diuji dalam forum tersebut.

"Implikasinya tentu saja sangat positif, sebab fokus pengujian berada dalam gagasan bukan atas dasar suka atau tidak suka terhadap aspek personal seseorang. Obyektivitas lebih bisa didapatkan dibandingkan dengan menebar dugaan yang belum tentu kebenarannya," kata Dedi.

Dedi mengatakan, dalam pemahaman hukum dan demokrasi jika seseorang dilarang untuk berbicara dan berekspresi, maka larangan itu harus atas dasar Undang-undang.

"Saya ingin negeri ini diatur berdasarkan koridor Undang-undang, kita tidak boleh mengambil haknya orang lain karena yang memiliki otoritas terhadap pengekangan hak seseorang adalah negara," ujarnya.

Baca: Sindiran Inul Daratista Malah Berujung Cibiran Soal Acara Asian Games 2018, Lipsync Via Vallen?

Baca: Najwa Shihab Bongkar Soal Anggun C Sasmi, Termasuk Sudah Tak Lakukan Ini Selama 20 Tahun

Halaman
1234
Editor: Murhan
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help