Berita Tanahlaut

Suparman Resah Delapan Bulan Aparatur Desa Ambungan Tanahlaut Tak Gajian, Ini Kata Kapolres

Kapolres Tanahlaut AKBP Sentot Adi Dharmawan mengatakan status mantan Kepala Desa Ambungan, Salim tersangka kasus dana desa

Suparman Resah Delapan Bulan Aparatur Desa Ambungan Tanahlaut Tak Gajian, Ini Kata Kapolres
Mukhtar Wahid
Suparman, Kepala Dusun 1 Desa Ambungan, Kecamatan Pelaihari 

BANJARMASINPOST.CO.ID, PELAIHARI - Pasca mantan Kepala Desa Ambungan, Salim ditahan di rumah tahanan Polres Tanahlaut. Statusnya sudah berubah menjadi tersangka.

Kapolres Tanahlaut AKBP Sentot Adi Dharmawan mengatakan status mantan Kepala Desa Ambungan, Salim tersangka kasus dana desa tahun 2015-2016.

"Kerugian negara dari kasus mantan Kepala Desa Ambungan ini, setelah hasil audit investigasi BPKP Kalsel, sebesar Rp 382 juta," katanya.

Penahanan dan penetapan tersangka mantan Kepala Desa Ambungan itu berdampak bagi aparatur pemerintah Desa Ambungan.

Baca: Jokowi Diminta Mundur Jadi Presiden RI Karena Nilai Tukar (kurs) Rupiah Melemah, Ini Alasannya

Delapan bulan ini, aparatur Pemerintah Desa Ambungan, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanahlaut, terpaksa tidak menerima gaji.

Itu gara-gara dokumen APBDesa 2018 belum ditandatangani Kepala Desa Ambungan, Salim hingga masa jabatannya berakhir.

Proses pergantian kepada penjabat sementara Kepala Desa Ambungan juga diduga terlambat diurus kepada Bupati Tanahlaut melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanahlaut.

Baca: Maia Estianty dan Mulan Jameela Terlihat Ngobrol di Ultah Al, Ahmad Dhani : Maia Mau Berhijab

Kepala Dusun 1 Desa Ambungan, Suparman mengaku jika keterlambatan gaji itu paling tiga bulan hingga empat bulan masih dapat bersabar.

"Ini sudah delapan bulan gaji tidak cair. Kondisi ini sama dengan aparatur pemerintah Desa Ambungan yang lainnya. Bagaimana tidak resah," katanya kepada Banjarmasinpost.co.id, Rabu (5/9/2018).

Informasi dihimpun reporter Banjarmasinpost.co.id, gaji aparatur pemerintah Desa Ambungan itu masuk dalam dukumen APBDesa 2018. Jika belum ditandatangani, tidak dapat dicairkan.

Baca: BKN Tegaskan Seleksi Penerimaan CPNS 2018 Belum Dibuka dan Mengimbau ini ke Warga

Darmawisata, Kepala Bidang Bina Pemerintahan Desa dan Kelurahan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanahlaut mengatakan sesuai aturan enam bulan sebelum berakhir masa jabatan kepala desa bersangkutan harus melapor kepada Bupati Tanahlaut melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanahlaut.

Ini kata Darmawisata agar proses pengusulan pejabat sementara dari pengawai negeri sipil dapat segera disiapkan. Kasus di Desa Ambungan itu tidak sesuai tahapan yang ditentukan dalam peraturan pergantian kepala desa.

"Proses usulan itu tidak enam bulan sebelumnya, bersamaan itu kepala desa juga bermasalah dengan hukum. Desa lainnya justru mengusulkan lebih awal pergantian kepala desanya, seperti Desa Galam dan Desa Tabanio, tidak sempat kosong jabatan kepala desanya," kata Darmawisata. (banjarmasinpost.co.id/ Mukhtar Wahid)

Penulis: Mukhtar Wahid
Editor: Didik Trio
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved