Mereka Bicara

Jihad Memberantas Buta Aksara

Tiap manusia yang bisa membaca dan menulis akan mampu melakukan gerak langkah pembangunan yang berkelanjutan

Jihad Memberantas Buta Aksara
Ist
buta aksara ilustrasi 

Hal sedemikian kemudian diikuti oleh keseriusan dan komitmen politik pemerintah dalam mengawal pendidikan yang mudah diakses oleh siapapun juga belum dijalankan secara maksimal dan optimal (bila tidak harus dikatakan sangat gagal). Nilai rupiah yang jatuh terhadap dollar AS, menembus 15.000 lebih per 1 dollar semakin menambah beban berat penyelenggaraan pendidikan yang populis.
Mereka yang bersekolah pun mengalami biaya pendidikan tinggi. Imbas lainnya, dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pun berpotensi mengalami ketersendatan dari pusat ke daerah. Korupsi dana pendidikan oleh oknum pejabat tertentu di tingkat pusat dan daerah juga merupakan salah satu indikator yang menghambat pemberantasan buta aksara (baca: realitas).

Berdasar kondisi persoalan tersebut, cukup mustahil bila yang miskin kemudian memasuki dunia pendidikan. Karena pemerintah tidak mengambil kepedulian politik sangat tinggi dalam pelayanan akses pendidikan, maka birokrasi pendidikan di tingkat bawah, termasuk pelaksana tekniknya, meliputi sekolah pun bermain dalam komersialisasi pendidikan. Pendidikan menjadi komoditas untuk diperdagangkan dengan harga sangat tinggi.

Ini merupakan ironisitas. Karenanya, ketika realitas pendidikan sudah sedemikian terpuruk dan angka kemiskinan pendidikan sudah merajalela, banyak anak bangsa tidak mampu bersekolah, maka kini bangsa ini harus rela disebut sebagai bangsa yang sangat buta aksara. Winarno Suracmad (2009) menyebut bangsa sedemikian sebagai bangsa yang sedang mengidap busung pendidikan.

Kegagalan Negara
Ketika jumlah penduduk yang sedang busung pendidikan sangat berjumlah besar, hal tersebut sesungguhnya merupakan satu bentuk kegagalan negara dalam melahirkan masyarakat yang melek pendidikan. Apabila negara sangat bertanggung jawab memberikan pelayanan pendidikan kepada semua rakyatnya dari Sabang sampai Merauke, namun hal tersebut tidak dan belum mampu ditunaikan dengan sedemikian berhasil, ini sama halnya telah membawa semua rakyat masuk dalam jurang kehancuran masa depan.

Mereka diabaikan haknya untuk bisa menikmati perbaikan dan peningkatan kualitas hidup agar bisa lebih baik ke depannya. Padahal Konstitusi ’45 sudah sangat tegas menyatakan bahwa negara sangat bertanggung jawab dalam melayani pendidikan semua warga negaranya dan wajib membiayainya. Dalam konteks yuridis formal, ketika negara tidak menjalankan hal tersebut, ini merupakan sebuah pelanggaran konstitusi.

Tugas Mulia
Para elit di tingkat pusat termasuk daerh memiliki tugas berat dan mulia untuk segera melakukan terobosan-terobosan kebijakan yang seyogyanya mampu melakukan pemberantasanbesar-besaran terhadap anak Indonesia yang masih berselimutkan buta aksara di tengah kondisi rupiah yang sangat tidak stabil.

TugasbesarPresidenJoko Widodo adalah segera turun tangan langsung untuk melakukan hal tersebut dengan menggelar instruksi tegas kepada para bawahannya agar kenyataan tentang kemiskinan pendidikan yang masih menghantam jutaan anak Indonesia segera disudahi.
Situasi nilai rupiah yang chaos harus segera distabilkan demi menjaga stabilitas keuangan negara. Ini berperan besar dalam proses penyelenggaraan pendidikan yang sehat dan menyehatkan.

Terlepas dari hal tersebut, amanah sedemikian kemudian harus dijalankan secara nyata dan praksis dalam bentuk kebijakan-kebijakan pendidikan yang pro kepentingan bangsa. Menciptakan tindakan dan gerakan secara nyata yang diwujudkan dalam wadah membuka akses pelayanan pendidikan bagi yang sangat rendah ekonomimerupakanhalniscaya.Mencerdaskan kehidupan bangsa harus menjadi program utama dan maha utama.

Pertanyaannya adalah apakah rezimsaatini mampu melaksanakan hal tersebut ataukah tidak? Slogan kerja, kerja, dan kerja Joko Widodo harus dibuktikan dalam bentuk pelayanan pendidikan yang bisa diakses semua lapisan sosial, terutama kalangan menengah ke bawah. Karenanya, jihad memberantas buta aksara di republik ini harus benar-benar dilakukan secara masif dan holistik. Harapan semua rakyat dari Sabang sampai Merauke adalah pemberantasan kebutaaksaraan yang diidap rakyat harus bisa diselesaikan. Semoga. (*)

Editor: Didik Trio
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help