Pilpres 2019

Presiden Jokowi Mundur Atau Cuti Saat Pilpres 2019, Yusril : Tak Ada Aturan Soal Itu

Dalam kontestasi Pilpres 2019, Presiden Joko Widodo dianjurkan untuk mengajukan cuti atau mengundurkan diri.

Presiden Jokowi Mundur Atau Cuti Saat Pilpres 2019, Yusril : Tak Ada Aturan Soal Itu
Fabian Januarius Kuwado
Gubernur DKI Joko Widodo berkunjung ke rumah Yusril Ihza Mahendra, Kamis (27/6/2013).

BANJARMASINPOST.CO.ID - Polemik harus cuti atau tidaknya seorang Presiden petahana saat mencalon sebagai Capres, masih jadi perbincangan hangat.

Dalam kontestasi Pilpres 2019, Presiden Joko Widodo dianjurkan untuk mengajukan cuti atau mengundurkan diri.

Guru Besar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra mengatakan, pengaturan tentang keharusan mundur atau cuti itu tidak ada di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, khususnya dalam Bab yang mengatur pencalonan Presiden dan Wakil Presiden.

Baca: Jawaban Bripda Puput Soal Rencana Pernikahannya dengan Ahok, Rekan Sejawat Tak Tahu

"Hal ini tidak saja berlaku bagi Presiden Jokowi, tetapi juga bagi siapa saja yang menjadi Presiden petahana di negara kita," ujar Yusril, saat dihubungi, Sabtu (8/9/2018).

Dia menjelaskan, di dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, memang diatur pejabat negara yang mencalonkan diri sebagai calon Presiden wajib mundur dari jabatan.

Namun, kata dia, ketentuan itu tidak berlaku bagi Presiden dan Wakil Presiden sebagai petahana. Hal yang sama diatur juga dalam pasal 170 UU Pemilu.

Dia melihat, di media sosial beredar copy Pasal 6 UU Nomor 42 Tahun 2018 itu disertai kata-kata “Jokowi Sudah Sah Bukan Presiden Indonesia dan Harus Mundur Sekarang Juga”.

Baca: Jadwal & Klasemen MotoGP Mizano Italia 2018 Live Trans 7, Lorenzo Pole Position, Marquez 5, Rossi 7

Mengenai hal tersebut, kata Yusril, UU Nomor 42 Tahun 2008 itu sudah resmi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi berdasarkan Pasal 571 huruf a UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang diberlakukan sejak 16 Agustus 2017.

"Tidak adanya ketentuan Presiden dan Wapres petahana berhenti atau cuti itu aturan yang benar dilihat dari sudut Hukum Tata Negara. Sebab, jika diatur demikian akan terjadi kerumitan yang membawa implikasi kepada stabilitas politik dan pemerintahan di negara ini," kata dia.

Dia mencontohkan, jika Presiden petahana berhenti setahun sebelum masa jabatan berakhir, maka Presiden wajib digantikan oleh Wakil Presiden sampai akhir masa jabatan.

Halaman
12
Editor: Rendy Nicko
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help