Pilpres 2019

Presiden Jokowi Mundur Atau Cuti Saat Pilpres 2019, Yusril : Tak Ada Aturan Soal Itu

Dalam kontestasi Pilpres 2019, Presiden Joko Widodo dianjurkan untuk mengajukan cuti atau mengundurkan diri.

Presiden Jokowi Mundur Atau Cuti Saat Pilpres 2019, Yusril : Tak Ada Aturan Soal Itu
Fabian Januarius Kuwado
Gubernur DKI Joko Widodo berkunjung ke rumah Yusril Ihza Mahendra, Kamis (27/6/2013).

BANJARMASINPOST.CO.ID - Polemik harus cuti atau tidaknya seorang Presiden petahana saat mencalon sebagai Capres, masih jadi perbincangan hangat.

Dalam kontestasi Pilpres 2019, Presiden Joko Widodo dianjurkan untuk mengajukan cuti atau mengundurkan diri.

Guru Besar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra mengatakan, pengaturan tentang keharusan mundur atau cuti itu tidak ada di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, khususnya dalam Bab yang mengatur pencalonan Presiden dan Wakil Presiden.

Baca: Jawaban Bripda Puput Soal Rencana Pernikahannya dengan Ahok, Rekan Sejawat Tak Tahu

"Hal ini tidak saja berlaku bagi Presiden Jokowi, tetapi juga bagi siapa saja yang menjadi Presiden petahana di negara kita," ujar Yusril, saat dihubungi, Sabtu (8/9/2018).

Dia menjelaskan, di dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, memang diatur pejabat negara yang mencalonkan diri sebagai calon Presiden wajib mundur dari jabatan.

Namun, kata dia, ketentuan itu tidak berlaku bagi Presiden dan Wakil Presiden sebagai petahana. Hal yang sama diatur juga dalam pasal 170 UU Pemilu.

Dia melihat, di media sosial beredar copy Pasal 6 UU Nomor 42 Tahun 2018 itu disertai kata-kata “Jokowi Sudah Sah Bukan Presiden Indonesia dan Harus Mundur Sekarang Juga”.

Baca: Jadwal & Klasemen MotoGP Mizano Italia 2018 Live Trans 7, Lorenzo Pole Position, Marquez 5, Rossi 7

Mengenai hal tersebut, kata Yusril, UU Nomor 42 Tahun 2008 itu sudah resmi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi berdasarkan Pasal 571 huruf a UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang diberlakukan sejak 16 Agustus 2017.

"Tidak adanya ketentuan Presiden dan Wapres petahana berhenti atau cuti itu aturan yang benar dilihat dari sudut Hukum Tata Negara. Sebab, jika diatur demikian akan terjadi kerumitan yang membawa implikasi kepada stabilitas politik dan pemerintahan di negara ini," kata dia.

Dia mencontohkan, jika Presiden petahana berhenti setahun sebelum masa jabatan berakhir, maka Presiden wajib digantikan oleh Wakil Presiden sampai akhir masa jabatan.

Untuk itu diperlukan Sidang Istimewa MPR untuk melantik Wapres menjadi Presiden.

Baca: Hasil Lengkap UEFA Nations League 2019, Luksemburg Pecahkan Sejarah, Spanyol dan Swiss Menang

Bagaimana jika Wapres sama-sama menjadi petahana bersama dengan Presiden, atau Wapres maju sebagai Capres, maka kedua-duanya harus berhenti secara bersamaan.

Apabila ini terjadi, maka Menteri Pertahanan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), dan Menteri Luar Negeri/Menlu (triumvirat) akan membentuk Presidium Pemerintahan Sementara.

 Dalam waktu 30 hari triumvirat wajib mempersiapkan Sidang Istimewa MPR untuk memilih Presiden dan Wapres yang baru.

"Kalau hal seperti itu terjadi setiap lima tahun, maka bukan mustahil akan terjadi kerawanan politik di negara kita ini. Kerawanan itu bisa mengancam keutuhan bangsa dan negara. Negara itu tidak boleh vakum kepemimpinan karena bisa menimbulkan keadaan kritis yang sulit diatasi," tegasnya.

Baca: Wajah Ahok Semringah Saat Bahas Pernikahan dengan Pengacaranya, Enggan dengan Janda

Andai ketika jabatan Presiden vakum, terjadi keadaan darurat atau keadaan bahaya, siapa yang berwenang menyatakan negara dalam keadaan bahaya?

Dia menambahkan, hanya Presiden yang bisa melakukan itu. Wakil Presiden apalagi Triumvirat, tidak punya kewenangan melakukannya.

Oleh karena itu, Yusril berpendapat, Presiden petahana, Jokowi atau siapapun, demi kepentingan bangsa dan negara, tidak perlu berhenti atau cuti.

"Berbagai meme yang hanya mengutip sepotong UU Nomor 42 Tahun 2008, padahal UU tersebut sudah tidak berlaku lagi, adalah meme yang menyesatkan dan berbahaya bagi keselamatan bangsa dan negara, khususnya dalam menyongsong Pemilu serentak tahun 2019 yang akan datang," tambahnya.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Yusril Ihza Mahendra: Presiden Petahana Tak Perlu Cuti

Editor: Rendy Nicko
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved