Pilpres 2018

Soal Status Presiden Selama Pilpres 2019, Yusril : Presiden Petahana Tak Wajib Cuti

Yusril menegaskan presiden petahana tak berkewajiban cuti atau mengundurkan diri saat maju sebagai capres untuk periode mendatang.

Soal Status Presiden Selama Pilpres 2019, Yusril : Presiden Petahana Tak Wajib Cuti
kompas.com
Yusril Ihza Mahendra 

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Memasuki tahapan Pilpres 2019, status Joko Widodo sebagai presiden petahana apakah wajib cuti dari segala tugasnya digantikan oleh Wakil Presiden kembali kembali di soal. Belakangan beredar meme yang menyebut presiden petahana harus mundur selama mengikuti Pilpres.

Dilansir dari Tribunnews.com, Guru Besar Hukum Tata Negara, Yusril Ihza Mahendra menegaskan presiden petahana tidak berkewajiban cuti atau mengundurkan diri saat maju sebagai calon presiden untuk periode mendatang.

Menurut dia, pengaturan tentang keharusan mundur atau cuti itu tidak ada di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, khususnya dalam Bab yang mengatur pencalonan Presiden dan Wakil Presiden.

"Hal ini tidak saja berlaku bagi Presiden Jokowi, tetapi juga bagi siapa saja yang menjadi Presiden petahana di negara kita," ujar Yusril, saat dihubungi, Sabtu (8/9/2018).

Baca: Ayah Bripda Puput Buka-bukaan Tentang Hubungan Putrinya dengan Ahok Setelah Pisah dari Veronica Tan

Baca: Rossi Bawa Perlengkapan Khusus di Sirkuit Misano MotoGP San Marino 2018, Ini Bocorannya

Baca: Jadwal & Klasemen MotoGP Misano Italia 2018 Live Trans 7, Mata Marc Marquez Terkena Batu

Baca: Live Streaming YouTube Liga 1 Match, Link Live Streaming Blitar United vs Martapura FC Liga 2

Dia menjelaskan, di dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, memang diatur pejabat negara yang mencalonkan diri sebagai calon Presiden wajib mundur dari jabatan.

Namun, kata dia, ketentuan itu tidak berlaku bagi Presiden dan Wakil Presiden sebagai petahana. Hal yang sama diatur juga dalam pasal 170 UU Pemilu.

Dia melihat, di media sosial beredar copy Pasal 6 UU Nomor 42 Tahun 2018 itu disertai kata-kata “Jokowi Sudah Sah Bukan Presiden Indonesia dan Harus Mundur Sekarang Juga”.

Mengenai hal tersebut, kata Yusril, UU Nomor 42 Tahun 2008 itu sudah resmi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi berdasarkan Pasal 571 huruf a UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang diberlakukan sejak 16 Agustus 2017.

"Tidak adanya ketentuan Presiden dan Wapres petahana berhenti atau cuti itu aturan yang benar dilihat dari sudut Hukum Tata Negara. Sebab, jika diatur demikian akan terjadi kerumitan yang membawa implikasi kepada stabilitas politik dan pemerintahan di negara ini," kata dia.

Baca: Jadwal & Klasemen MotoGP Misano Italia 2018 Live Trans 7, Mata Marc Marquez Terkena Batu

Baca: SBY Ulang Tahun ke 69, Ucapan Romantis Dari Ani Yudhoyono Hingga Sang Cucu Almira

Baca: Hotman Paris Berani Tanyakan Isu Anggita Sari Berhubungan Intim dengan Freddy Budiman di Sofa Rutan

Baca: Tahun Baru Islam 1 Muharram 1440 Hijriyah, 4 Negara ini Memiliki Tradisi Unik Merayakannya

Dia mencontohkan, jika Presiden petahana berhenti setahun sebelum masa jabatan berakhir, maka Presiden wajib digantikan oleh Wakil Presiden sampai akhir masa jabatan.

Untuk itu diperlukan Sidang Istimewa MPR untuk melantik Wapres menjadi Presiden.

Bagaimana jika Wapres sama-sama menjadi petahana bersama dengan Presiden, atau Wapres maju sebagai Capres, maka kedua-duanya harus berhenti secara bersamaan.

Apabila ini terjadi, maka Menteri Pertahanan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), dan Menteri Luar Negeri/Menlu (triumvirat) akan membentuk Presidium Pemerintahan Sementara.

Dalam waktu 30 hari triumvirat wajib mempersiapkan Sidang Istimewa MPR untuk memilih Presiden dan Wapres yang baru.

"Kalau hal seperti itu terjadi setiap lima tahun, maka bukan mustahil akan terjadi kerawanan politik di negara kita ini. Kerawanan itu bisa mengancam keutuhan bangsa dan negara. Negara itu tidak boleh vakum kepemimpinan karena bisa menimbulkan keadaan kritis yang sulit diatasi," tegasnya.

Baca: SBY Batalkan Perayaan Ulang Tahun ke 69 Karena Indonesia Berduka, Rupiah Melemah

Baca: Roy Suryo Dapat Surat Dari Kemenpora, Ini Instruksi SBY Kepada Roy

Baca: Jadwal Liga 1 2018 Pekan 21, Persib vs Arema FC Dimajukan, Dipanaskan Borneo FC vs Persija

Baca: Jadwal dan Harga Tiket Timnas Indonesia Vs Mauritius Piala AFF 2018 Live RCTI

Andai ketika jabatan Presiden vakum, terjadi keadaan darurat atau keadaan bahaya, siapa yang berwenang menyatakan negara dalam keadaan bahaya?

Dia menambahkan, hanya Presiden yang bisa melakukan itu. Wakil Presiden apalagi Triumvirat, tidak punya kewenangan melakukannya.

Oleh karena itu, Yusril berpendapat, Presiden petahana, Jokowi atau siapapun, demi kepentingan bangsa dan negara, tidak perlu berhenti atau cuti.

"Berbagai meme yang hanya mengutip sepotong UU Nomor 42 Tahun 2008, padahal UU tersebut sudah tidak berlaku lagi, adalah meme yang menyesatkan dan berbahaya bagi keselamatan bangsa dan negara, khususnya dalam menyongsong Pemilu serentak tahun 2019 yang akan datang," tambahnya.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Yusril Ihza Mahendra: Presiden Petahana Tak Perlu Cuti,
(Penulis: Glery Lazuardi/Tribunnews.com)

Editor: Elpianur Achmad
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help