Berita Banjarbaru

Sembilan WNI Asal Kalsel Berurusan dengan Penegan Hukum Arab Saudi, Ini Pelanggaran yang Dilakukan

Sebanyak 9 WNI asal Kalimantan Selatan harus berurusan dengan penegak hukum Arab Saudi karena menyalahgunakan izin tinggal.

Sembilan WNI Asal Kalsel Berurusan dengan Penegan Hukum Arab Saudi, Ini Pelanggaran yang Dilakukan
KJRI Jeddah/Tribun Batam
Para WNI yang ditahan oleh aparat Arab Saudi karena menyalahi prosedur haji. 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARBARU - Sebanyak 9 WNI asal Kalsel harus berurusan dengan penegak hukum Arab Saudi karena menyalahgunakan izin tinggal. WNI Asal Kalsel ini termasuk dari total 319 WNI yang saat ini tengah bermasalah di Arab Saudi.

Seperti diketahui, sepanjang tahun 2018 Divisi Keimigrasian Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan telah menerima beberapa surat pemberitahuan dari Atase Imigrasi pada Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Jeddah. Informasi tentang WNI bermasalah ini 9 orang di antaranya ternyata berasal dari Kalsel.

Mereka itu berurusan dengan penegak hukum di Arab Saudi antara lain karena menyalahgunakan Izin Tinggal misalnya memiliki visa umroh dan setelah selesai ibadah umroh, memisahkan diri dari rombongannya dan kemudian bergabung dengan teman atau keluarganya untuk tinggal lebih lama baik untuk bekerja maupun untuk menunaikan ibadah haji.

Baca: Hasil Akhir Timnas Indonesia vs Mauritius : Skor Akhir 1-0, Evan Dimas Cetak Gol Penentu

Baca: Link Live Streaming Inggris vs Swiss Uefa Nations League - Siaran Langsung My Supersoccer.tv

Baca: Hasil (Skor) Akhir Bali United vs Persela Lamongan Liga 1 2018 Pekan 21, Skor 3-2, Hujan Gol

Baca: Takluk di Markas Blitar United, Martapura FC Langsung Fokus Menghadapi PSS Sleman

"Mayoritas dari 9 orang WNI itu bekerja sebagai TKI tetapi kemudian mereka berpindah majikan tanpa persetujuan dari majikan lama sehingga paspornya ditahan oleh majikan lama dan kemudian melapor kepada polisi yang akhirnya para TKI itu tertangkap dan kemudian ditahan di Rumah Detensi Imigrasi," ucap Dodi Karnida Kepala Divisi Keimigrasian Kalimantan Selatan, Selasa (11/9/2018).

Ketika KJRI mendapat pemberitahuan atas penahanan WNI dimaksud, maka pihak KJRI meresponnya dengan cara melakukan pendataan identitas diri, melakukan pendampingan atas kasus yang dihadapinya dan membantu pemulangan ke Indonesia.

"Sebelum mereka dipulangkan, mereka harus melalui mekanisme pemeriksaan terlebih dahulu oleh Atase Imigrasi dan selanjutnya diberikan Surat Perjalanan Laksana Paspor RI (SPLP) RI.

Dalam proses pemeriksaan itulah, terungkap jalan ceritera pelanggaran yang telah dilakukan oleh WNI tersebut baik itu dilakukan dengan sadar atau terbujuk rayuan maupun dilakukan sebagai seorang korban dari suatu penipuan atau mafia perdagangan manusia. (banjarmasinpost.co.id/niakurniawan)

Penulis: Nia Kurniawan
Editor: Elpianur Achmad
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help