Berita HST

Pemkab HST Akui Punya Utang ke Kontraktor, DPRD HST Pun Setujui APBD Perubahan

Proses selama empat hari pembahasan, para legislator pun menyatakan setuju dengan beberapa catatan, pada Senin 10 September lalu.

Pemkab HST Akui Punya Utang ke Kontraktor, DPRD HST Pun Setujui APBD Perubahan
banjarmasinpost.co.id/hanani
Anggota DPRD HST saat menghadiri rapat Paripurna Persetujuan APBD Perubahan 2018 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BARABAI - Proses cepat persetujuan Raperda APBD Perubahan 2018, dilakukan DPRD Hulu Sungai Tengah.  Hanya selang empat hari, DPRD HST menyetujui perubahan anggaran tersebut, untuk selanjutnya disahkan sebagai Perda APBD-P 2018. Sebelumnya, Plt Bupati HST menyampaikan rancangan APBD-P 2018 tersebut, Jumat 7 September 2018.

Proses selama empat hari pembahasan, para legislator pun menyatakan setuju dengan beberapa catatan, pada Senin 10 September lalu.

Sebelumnya, Chairansyah mengakui, tahun 2018 ini merupakan masa sulit pada keuangan HST. Banyak terjadi persoalan mulai masalah pemerintahan,  hingga adanya hutang terhadap kontraktor yang belum dibayarkan pada sejumlah pekerjaan pelaksanaan program pembangunan 2017 lalu. “Masalah tersebut harus diselesaikan tahun 2018 ini,”kata Chairansyah.

Kondisi tersebut, kata Chairansyah membuat pemerintah kabupaten HST harus kembali mengoreksi perjalanan keuangan daerah, lalu mengambil langkah yang tepat terkait kebijakan fiscal. “Tentunya,  ini berdampak terhadap berbagai program dan kegiatan SOPD yang harus disesuaikan dengan anggaran tersebut sejak dini untuk menghindari defisit anggaran yang lebih besar,” katanya.

Baca: Hasil PSMS Medan vs PSIS Semarang Liga 1 2018 : Skor Akhir 2-3, PSMS Terpuruk di Dasar Klasemen

Baca: Formasi Guru Paling Paling Berpeluang di Penerimaan CPNS 2018 di Kotabaru, Lihat Rinciannya

Baca: Hasil Japan Open 2018, Marcus/Kevin Susul 4 Wakil Ganda Putra Indonesia di Babak 16 Besar

Disebutkan, beberapa asumsi dan alasan diajukannya APBD Perubahan 2018, adalah puncak dari kebijakan yang telah dilakukan. Juga  respons terhadap perubahan lingkungan serta hal lainny. Harapannya, hal tersebut bisa  membuat keuangan daerah kembali “sehat”.  

Adapun asumsi perubahan, pendapatan ditargetkan Rp  1,198 triliun, ternyata meleset dengan adanya penurunan yaitu hanya Rp 1,164 triliun. Berkurang 33, 456 miliar, dimana pos terbesar terjadinya penurunan adalah pada Pendapatan asli Daerah (PAD) yang hanya Rp Rp 52,58 miliar.

Penyebabnya, melesetnya perkiraan pendapatan dari bagi hasil atas penyertaan modal, jasa giro serta lain-lain pos pada lain-lain PAD yang sah.

Sementara itu, DPRD HST menyatakan memaklumi  dan memberikan apresiasi atas langkah cepat Pemkab HST ini dalam penyesuaian anggaran. Untuk itu, tidak ada alasan bagi DPRD untuk memperlambat proses APBD Perubahan yang diajukan  Pemkab HST.

Baca: Ashanty Sedang Usil, Dandani Aurel Mirip Krisdayanti, Warganet Mengira KD, Mirip Banget!

Baca: Billy Syahputra Masuk Rumah Sakit Lagi, Hilda Vitria Malah Ejek sang Kekasih Soal Makan Bubur

Baca: Nilai Kecantikan Ayu Ting Ting Cuma 5,5, Jessica Iskandar 7,5, Wulan Gurino : Nggak Boleh Marah

Fraksi PKS dalam pandangan fraksinya menyatakan, melesetnya target pendapatan, APBD yang signifikan memang berdampak pada beberapa program yang tak terealisasi. “Kami mendukung langkah Pemkab HST menurunkan target pendapatan untuk disingkronkan dengan pengurangan pagu anggaran di beberapa SOPD,”kata juru bicara FPKS Supriadi.

Meski demikian, kata Supriadi, teta[ dengan mempertimbangkan skala prioritas dan urusan wajib pemerintahan, serta ta penyesuaian kemampuan keuangan daerah.  “Pelajaran penting menentukan target pendapatan daerah, antara lain dalam proyeksi Silpa tahun sebelumnya, terlampau tinggi. TApi tak mampu  mengukur daya serap anggaran di masing-masing SOPD. Kedepan harus rasional,”saran Fraksi PKS. (banjarmasinpost.co.id/hanani)

Penulis: Hanani
Editor: Elpianur Achmad
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help