Pilpres 2019

Google Pastikan Tolak Semua Iklan Politik Selama Masa Pilpres 2019, Begini Penjelasannya

Google memastikan menolak semua iklan politik di platformnya, termasuk untuk Pilpres 2019.

Google Pastikan Tolak Semua Iklan Politik Selama Masa Pilpres 2019, Begini Penjelasannya
google
Google 

BANJARMASINPOST.CO.ID - Google memastikan menolak semua iklan politik di platformnya, termasuk untuk Pilpres 2019.

Penolakan Google pada iklan politik di platformnya dipastikan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara, saat menemui petinggi Google di sela-sela Forum Ekonomi Dunia dan ASEAN di Hanoi, Vietnam.

"Satu yang paling penting, Google sudah menetapkan tidak akan menerima iklan politik," kata Rudiantara dilansir Antara, Rabu (12/9).

Rudiantara menyempatkan bertemu dengan Presiden Google untuk kawasan Asia Pasifik, Karim Temsamani di Hanoi. Dia juga mengklaim pihaknya akan menghubungi platform digital dan media sosial lainnya untuk menerapkan langkah serupa.

Baca: Hasilkan Rp 1 Miliar Sehari, Syahrini Buka-bukaan Soal Pacar dan Hubungan Asmaranya

Baca: 3 Tips Upload Dokumen Pendaftaran CPNS 2018 di sscn.bkn.go.id Agar Tak Gagal Menurut Saran BKN

Baca: Jadwal MotoGP Aragon 2018 Spanyol Live Trans7 - Valentino Rossi Akhiri Puasa Kemenangan?

Baca: Rekap Hasil Japan Open 2018 - Tinggal 5 Wakil Indonesia Berjuang di Perempat Final Jepang Terbuka

"Kalo website, lain, ini yang di-manage oleh Google sendiri. Jadi kalau kita pasang ads, minta Google usia dan lokasinya di mana, itu selama konten politik, Google tidak menerima," imbuhnya lagi.

Rudiantara juga menambahkan pemerintah menghargai keputusan Google dan berharap penyedia layanan pencarian terbesar di dunia itu juga aktif membantu menghentikan penyebaran kabar palsu.

Kiprah mesin pencari dan media sosial selama pemilihan umum pertamakali menarik perhatian pada Pilpres Amerika Serikat 2017 silam.

Biro Investigasi Federal AS (FBI) melaporkan adanya pihak asing yang membeli iklan melalui Google, Facebook dan Twitter untuk mempengaruhi pemilih lewat berita palsu dan hoax.

Atas dasar itu Google sejak Mei silam menyaratkan pemasang iklan menunjukkan kartu kependudukan atau penduduk tetap di Amerika Serikat.

Baca: Usai Penetapan Capres-Cawapres 2019, KPU Batasi Kampanye dan Jumlah Akun di Sosmed

Baca: Hotman Paris Hutapea Diminta Bantu Kriss Hatta Selesaikan kasusnya dengan Hilda Vitria

Baca: Cara Atasi 14 Kendala Login Pendaftaran CPNS 2018 di sscn.bkn.go.id, Penerimaan CPNS 19 September

Baca: Syarat Ijazah Penerimaan CPNS untuk Lulusan SMA, D3, S1, Pendaftaran CPNS 2018 di sscn.bkn.go.id

Dengan ketentuan baru ini Google akan meminta pengiklan membuktikan identitasnya, entah itu perorangan, organisasi, atau komite politik.

Google juga akan meminta agar tampilan iklan mengungkap sponsor yang membeli iklan tersebut.

Saat yang bersamaan Google Asia Pasifik juga memutuskan akan melarang semua bentuk iklan politik di Indonesia, termasuk di platform video Youtube.

Namun begitu perusahaan asal California tersebut tidak bisa mengintervensi konten tak berbayar, kecuali yang dilaporkan karena dianggap melanggar Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Hingga kini Google belum memastikan bakal mengerahkan tenaga manusia sebagai kurator iklan dan hanya akan mengandalkan sistem otomatis yang menyaring dan menolak iklan-iklan yang tidak sesuai dengan kebijakan periklanan perusahaan.

Editor: Murhan
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help