2.357 PNS Koruptor, 44 dari Kalsel Akan Dipecat, Dipastikan Tak Terima Gaji Lagi

Ya, 2.357 PNS koruptor itu akan dipecat dan tak diberikan gajinya lagi. Sebanyak 44 orang di antaranya dari Kalsel.

2.357 PNS Koruptor, 44 dari Kalsel Akan Dipecat, Dipastikan Tak Terima Gaji Lagi
net
Ilustrasi PNS 

BANJARMASINPOST.CO.ID - Sebanyak 2.357 PNS koruptor yang vonisnya telah berkekuatan hukum tetapi masih aktif dan menerima gaji. Dari jumlah itu, sebanyak 44 orang dari Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel).

Artinya para PNS itu merugikan negara yang masih harus mencairkan gaji. Oleh sebab itu, pemerintah mencari cara agar para PNS itu diberhentikan secepatnya.

Ya, 2.357 PNS koruptor itu akan dipecat dan tak diberikan gajinya lagi. Sebanyak 44 orang di antaranya dari Kalsel.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Syafruddin dan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana meneken surat keputusan bersama terkait pemecatan 2.357 pegawai negeri sipil ( PNS) yang berstatus koruptor.

Baca: Sikap Politik Gatot Nurmantyo Usai Diisukan Gabung Timses Prabowo-Sandiaga di Pilpres 2019

Baca: Trik Lolos Tes Administrasi Penerimaan CPNS, Pendaftaran CPNS 2018 Hanya di Sscn.bkn.go.id

Baca: Panduan Log In sscn.bkn.go.id di Pendaftaran CPNS 2018, Penerimaan CPNS Mulai 19 September 2018

Baca: Tempat dan Cara Ikut Simulasi CAT BKN, Pendaftaran CPNS 2018 Hanya di sscn.bkn.go.id

SKB tersebut secara umum mengatur pemberhentian tidak hormat para PNS yang terlibat korupsi.
“Pelaksanaan keputusan bersama ini diselesaikan paling lama bulan Desember 2018," ucap Tjahjo di Hotel Grand Sahid Jaya, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, Kamis (13/9/2018).

Penandatanganan SKB itu merupakan tindak lanjut dari pembahasan yang dilakukan antara Mendagri, Menpan RB, dan Kepala BKN di Komisi Pemberantasan Korupsi, Selasa (4/9/2018).

Saat itu disebutkan ada 2.357 PNS koruptor yang vonisnya telah berkekuatan hukum tetapi masih aktif dan menerima gaji.

Artinya para PNS itu merugikan negara yang masih harus mencairkan gaji.

Oleh sebab itu, pemerintah mencari cara agar para PNS itu bisa diberhentikan secepatnya.

Surat tersebut telah ditujukan kepada seluruh bupati dan wali kota di seluruh Indonesia dengan nomor surat edaran 180/6867/SJ.

Halaman
1234
Editor: Murhan
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help