Berita Banjarbaru

Ada 44 ASN di Kalsel Bakal Dipecat, Ini Komentar BKD Kalsel

Rinciannya 10 orang di tingkat provinsi atau Pemprov Kalsel dan 34 orang tinvkat Kabupaten kota.

Ada 44 ASN di Kalsel Bakal Dipecat, Ini Komentar BKD Kalsel
net
Ilustrasi 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARBARU - Kalimantan Selatan tak luput dari 34 provinsi di Indonesia yang memiliki Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terbukti melakukan korupsi dan putusannya inkrah diberhentikan tidak dengan hormat atau dipecat. Tercatat dari data BKN per 12 September 2018 di Kalsel ada 44 orang ASN yang akan dipecat.

Rinciannya 10 orang di tingkat provinsi atau Pemprov Kalsel dan 34 orang tinvkat Kabupaten kota.

Provinsi Kalsel menjadi peringkat ke empat di bawah Kaltim dengan jumlah ASN korup sebanyak 60 orang, Kalteng 55 orang, dan Kalbar 47 orang. Sementara jumlah ASN terkecil yang terbukti korupsi dan putusannya inkrah diberhentikan tidak dengan hormat atau dipecat di Kaltara sebanyak 10 orang.

Baca: Link Live Streaming Japan Open 2018 Via UseeTV Jumat (14/9) Babak Perempatfinal, Ginting vs Axelsen

Baca: Gadis Cantik Ini Berbagi Tips Jilbab Anti-Mleyot, Gila Videonya di YouTube Ditonton 4 Juta Kali!

Kepala BKD Kalsel, Perkasa Alam mengatakan pihaknya akan mencocokkan terlebih dahulu data dari BKN dengan data dari Pemprov Kalsel.

"Masih kita cocokkan data dulu," ujarnya kepada Banjarmasinpost.co.id, Jumat (14/09/2018).

Jika benar, maka juga akan dilakukan pemecatan sesuai surat keputusan bersama antara Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Syafruddin, serta Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana.

Baca: Ada Bayi Bermata Satu di Mandailing Natal, Kejadian ke-7 di Dunia & Ini Fakta-faktanya

Baca: Link Live Streaming Japan Open 2018 : Perempat Final Mulai Pukul 08.00 Wib, Marcus/Kevin vs Belanda

Sesuai surat keputusan memberikan waktu paling lambat hingga akhir tahun untuk dilakukan pemecatan dilakukan oleh pejabat pembina kepegawaian (PPK) masing-masing wilayah. Apabila PPK tidak melaksanakan isi SKB itu, akan ada sanksi.

(Banjarmasinpost.co.id/milna)

Penulis: Milna Sari
Editor: Didik Trio
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved