PNS Korupsi

Data dari BKN Sebanyak 2.357 Koruptor Masih Berstatus sebagai PNS, 10 ada di Pemprov Kalsel

Badan Kepegawaian Negara (BKN), Jumat (14/9) merilis sebanyak 2.357 koruptor masih berstatus sebagai PNS.

Data dari BKN Sebanyak 2.357 Koruptor Masih Berstatus sebagai PNS, 10 ada di Pemprov Kalsel
BPost Cetak
bpost

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Badan Kepegawaian Negara (BKN), Jumat (14/9) merilis sebanyak 2.357 koruptor masih berstatus sebagai PNS.

Data itu diperoleh BKN setelah melakukan penelusuran data di Direktorat Jenderal Permasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM.

Dari data itu, 10 PNS terlibat kasus tindak pidana korupsi ada di lingkungan Pemprov Kalsel, dan 34 lainnya tersebar di kabupaten/kota.

Baca: Sekali Sakit Berat Badan Pretty Asmara Turun 30 Kg, Ini 5 Fakta Kondisi Terkini Sang Aktris

Terkait data BKN itu, Perkasa menyatakan masih mengecek kebenaran data tersebut.

"Nanti akan kami cek lagi. Mungkin juga, itu kasus-kasus lama, dan atau bisa juga datanya tidak valid," ucapnya.

Selain tiga PNS yang sudah berkekuatan hukum tetap, Perkasa mengaku belum mengetahui instansi atau badan tempat bekerja tujuh PNS lainnya yang terlibat kasus tindak pidana korupsi.

Baca: Kalsel Menempati Peringkat Keempat di Bawah Kaltim dengan Jumlah ASN Korup 60 Orang

“Nanti Senin, kita cek lagi. Mungkin itu data zaman dulu, sebelum saya menjabat, tapi sekarang saya belum punya data PNS dulu yang terbukti korup,” ujarnya.

Yang pasti, sebut dia, tiga orang yang dipecat sudah keluar SK pemecatan gubernur. Sementara sisanya tujuh orang lainnya dia mengaku belum mengetahui.

"Mungkin saja sudah, tapi akan kami cek lagi Senin nanti, kalau belum dipecat juga bisa saja sekarang pemecatannya," imbuhhnya.

Baca: Akhirnya Roy Suryo Dilaporkan ke Polres Jaksel terkait Dugaan Penggelapan 3100 Aset

Terkait gaji ASN korup, Perkasa memastikan ASN korup yang sudah dinyatakan inkrah diberhentikan tidak dengan hormat atau dipecat tidak akan menerima gaji.

" Kalau sudah diberhentikan secara tidak hormat tidak mungkin lagi menerima gaji. Saya pastikan gajinya dan pensiun tidak akan diberikan kalau sudah inkrah dipecat dengan tidak hormat," tegas dia.

Masih kata Perkasa, jika benar masih ada ASN korup yang belum dipecat, maka akan dilakukan pemecatan sesuai surat keputusan bersama antara Mendagri Tjahjo Kumolo, MenPAN-RB Syafruddin, serta Kepala BKN Bima Haria Wibisana.

“Sesuai surat keputusan memberikan waktu paling lambat hingga akhir tahun dilakukan pemecatan oleh pejabat pembina kepegawaian (PPK) masing-masing wilayah. Jika PPK tidak melaksanakan isi SKB itu, akan ada sanksi,” katanya.

Editor: Edinayanti
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved