Berita Kotabaru

Hersetiaji Jamin Tak Ada Penyelewengan Distribusi BBM ke Nelayan Kotabaru

Bahan bakar minyak (BBM) subsidi di solar paket dialer nelayan (SPDN) untuk kebutuhan nelayan terus disuplai.

Hersetiaji Jamin Tak Ada Penyelewengan Distribusi BBM ke Nelayan Kotabaru
banjarmasinpost.co.id/helriansyah
Berapa buah perahu nelayan tradisional saat menunggu pengambilan jatah BBM di SPDN PPI Kotabaru, kemarin. 

BANJARMASINPOST.CO.ID, KOTABARU - Kepala Cabang PT AKR Kotabaru Hersetiaji mengungkapkan, bahan bakar minyak (BBM) subsidi di solar paket dialer nelayan (SPDN) untuk kebutuhan nelayan terus disuplai.

Menurut Hersetiaji, BBM disuplai di SPDN Sungai Paring berdasar rekomendasi diajukan Dinas Kelautan dan Perikanan ke Kementerian Kelautan

"Rekomendasi disampaikan ke Kementerian, Kementerian lalu menyampaikan ke ESDM. Nanti ESDM menunjuk PT AKR dan kuotanya sesuai rekomendasi ESDM" jelas Hersetiaji kepada banjarmasinpost.co.id, Sabtu (16/9/2018) malam.

Baca: Jadwal & Klasemen MotoGP Aragon Spanyol 2018 Live Trans 7, Valentino Rossi Dipasok Motor

Baca: 14 Solusi Kendala Login di sscn.bkn.go.id Saat Penerimaan CPNS 2018, Syarat dan Alur

Baca: Jadwal Siaran Langsung (Live) MNC TV Final Japan Open 2018, Markus/Kevin Menangi 7 Laga Terakhir

Hanya, Hersetiaji tidak bisa merincikan berapa kuota BBM yang disuplai ke SPDN di pangkalan pendaratan ikan (PPI) Sungai Paring, Kecamatan Pulaulaut Utara tersebut.

"Berapa kuota untuk SPDN Sungai Paring yang lebih tahu soal itu PSO (Publik Service Order) Banjarmasin. Bisa ditanyakan langsung ke PSO," ucapnya melalui telepon genggamnya.

Masih menurut Hersetiaji, menjamin tidak terjadi penyimpangan distribusi BBM ke nelayan. Karena setiap pengambilan BBM oleh nelayan menggunakan ID.

Baca: Hasil Lengkap Liga Spanyol Pekan ke 4 Sabtu 19 September 2019, Duo Madrid Cuma Imbang

Baca: Hasil Lengkap Liga Inggris 2018 Pekan Kelima Sabtu 15 September 2018, Ulang Sejarah 110 Tahun

Tidak hanya itu, selain menggunakan ID. Setiap pengambilan BBM harus melalui rekomendasi dari petugas Dinas Kelautan dan Perikanan bertugas di PPI.

"Tergantung nelayan. Misalnya jatah perbulan sekian liter, itu bisa diambil perhari bisa juga diambil sekaligus. Kalau diambil sekaligus, bulan berikutnya baru bisa mengambil lagi," ujar Hersetiaji kepada banjarmasinpost.co.id.

(banjarmasinpost.co.id/helriansyah)

Penulis: Herliansyah
Editor: Rendy Nicko
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved