Berita Banjarmasin

Batasi Sosial Media, Belum Ada Peserta Pemilu yang Daftarkan Akun ke KPU Kota Banjarmasin

Memasuki masa kampanye tak ada satu pun partai politik yang melaporkan akun sosial media mereka ke KPU Kota Banjarmasin

Batasi Sosial Media, Belum Ada Peserta Pemilu yang Daftarkan Akun ke KPU Kota Banjarmasin
banjarmasinpost.co.id/eka pertiwi
Pemko Banjarmasin melakukan aksi deklarasi pemilu damai oleh forum pimpinan daerah Kota Banjarmasin, pimpinan partai politik dan tokoh adat di Siring Menara Pandang, Banjarmasin, Selasa (18/9/2018). 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN – Masa kampanye bagi partai politik, perorangan calon anggota DPD, calon presiden dan wakil presiden akan dimulai pada 23 September mendatang hingga 13 April 2019 nanti.

Namun, jelang memasuki masa kampanye tak ada satu pun partai politik yang melaporkan akun sosial media mereka ke Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin. Padahal, pada pemilu kali ini tak semua bisa dilakukan oleh para calon.

Contohnya, kampanye di sosial media juga dibatasi oleh KPU. Ketua KPU Kota Banjarmasin, Khairunizan, mengatakan jika setiap peserta pemilu hanya memiliki 10 akun saja. Contohnya, 10 akun untuk twiter, 10 akun untuk instagram, 10 akun untuk facebook, dan 10 akun untuk sosial media lainnya. Dengan jumlah maksimal 10 akun untuk satu jenis sosial media.

10 akun ini berlalu untuk di setiap tingkatan pemilihan partai politik. Dijelaskan Nizan, peserta pemilu meliputi pemilihan partai politik, anggota DPD,serta presiden dan wakil presiden. Hal ini diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum.

Baca: Pendaftaran CPNS 2018 Ternyata Diundur, Begini Penjelasan BKD Kota Banjarmasin

Baca: Pendaftaran CPNS 2018 Ternyata Diundur, BKN Jelaskan Baru Aktifkan Sscn.bkn.go.id 19 September

Baca: Panduan Registrasi Mendaftar di Link sscn.bkn.go.id Pendaftaran CPNS 2018, Cek Dokumen yang Diupload

Baca: 9 Persyaratan Dasar Penerimaan CPNS, Link sscn.bkn.go.id Pendaftaran CPNS 2018 Klik di Sini!

Dalam pasal 35 ayat (1) dan (2) peserta pemilu dapat melakukan kampanye melalui media sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (1) huruf e. Akun sosial media yang dimaksud pada ayat (1) dapat dibuat paling banyak 10 untuk setiap jenis aplikasi.

“Akun yang menjadi akun kampanye akan didaftarkan dan dilaporkan ke kepolisian,” katanya.

Mengapa sosial media dibatasi? Edy mengatakan hal ini meminimliasi penyebaran berita hoax dan kampanye negatif.

“Pendaftaran bisa dilakukan selebum memasuki masa kampanye atau hingga 22 September nanti,” jelasnya. (Banjarmasinpost.co.id/Eka Pertiwi)

Penulis: Eka Pertiwi
Editor: Elpianur Achmad
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help