Berita Banjarmasin

Ombudsman Kalsel Sosialisasikan Pelayanan Publik kepada Mahasiswa, Ini Tujuannya

Ombudsman Perwakilan Kalimantan Selatan, melakukan sosialisasi kepada 40 mahasiswa yang terdiri dari 15 falkutas di Kalsel.

Ombudsman Kalsel Sosialisasikan Pelayanan Publik kepada Mahasiswa, Ini Tujuannya
banjarmasinpost.co.id/eka pertiwi
Ombudsman Perwakilan Kalimantan Selatan, melakukan sosialisasi tentang pelayanan publik kepada mahasiswa. 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN – Untuk meningkatkan partisipasi muda untuk peduli terhadap pelayanan publik di Kalimantan Selatan, Ombudsman Perwakilan Kalimantan Selatan, melakukan sosialisasi kepada 40 mahasiswa yang terdiri dari 15 falkutas di delapan perguruan tinggi di Kalimantan Selatan, di Hotel Best Western, Selasa (18/9/2018).

Ombudsman Perwakilan Kalimantan Selatan, Noorhalis Majid, mengatakan partisipasi terhadap pelayanan publik tidak hanya dilakukan oleh orangtua saja. Namun, juga bisa dilakukan oleh kaum muda dari mahasiswa. Apalagi, menurutnya, dengan ini, akan lebih banyak lagi peran masyarakat yang akan kritis terhadap pelayanan publik di Kalimantan Selatan.

 Noorhalis Majid mengakui, jika tanpa kontrol yang baik dari masyarakat, sulit meningkatkan pelayanan public.

“Dalam lima tahun terakhir pelayan publik sudah mulai diperbaiki. Kami juga ingin masyarakat membuka mata agar tidak terjadi pungli dan lainnya terhadap pelayanan publik,” jelasnya.

Baca: Pendaftaran CPNS 2018 Ternyata Diundur, Kementrian BUMN Tuliskan 26 September di Sscn.bkn.go.id

Baca: Pendaftaran CPNS 2018 Ternyata Diundur, Begini Penjelasan BKD Kota Banjarmasin

Baca: 9 Persyaratan Dasar Penerimaan CPNS, Link sscn.bkn.go.id Pendaftaran CPNS 2018 Klik di Sini!

Baca: Panduan Registrasi Mendaftar di Link sscn.bkn.go.id Pendaftaran CPNS 2018, Cek Dokumen yang Diupload

Meski demikian, lanjutnya, hingga saat ini Ombudsman Perwakilan Kalimantan Selatan lebih selektif untuk menindak laporan pelayanan publik yang ada di Kalimantan Selatan. Bahkan, dari Januari hingga September baru ada 46 laporan yang masuk ke ombudsman.

Angka ini jauh turun dari dua tahun sebelunya. Pada tahun 2016 ada 328 pengaduan di Kalimantan Selatan, terbanyak tetap Banjarmasin dengan pengaduan 117, Kabupaten Banjar 39 dan Banjarbaru 34, sisanya tersebar di kabupaten di Kalimantan Selatan. Selanjutnya pada 2017 lalu ada 207 laporan dimana Banjarmasin masih menduduki peringkat pertama 93 laporan, Banjarbaru 42, dan Barito Kuala 16 laporan

Pada 2018 ini, menurutnya, merupakan laporan yang penyelesaiannya rumit. Seperti penyelesaian kasus Sekda non akif Kota Banjarmasin, Hamli Kursani. Bahkan, kasus ini masih bergulir di Ombudsman RI. “Kalau kasus ringan, pengaduannya biasanya kami kembalikan ke instansi terkait,” jelasnya.

Baca: Panduan & Niat Puasa Tasua 9 Muharram, Rabu (19/9), Ini Niat Puasa Asyura 10 Muharram, Kamis (20/9)

Baca: Lafadz Niat Puasa Tasua 9 Muharram dan Asyura 10 Muharram yang Jatuh Pada Rabu (19/9) Kamis (20/9)

Baca: Jadwal & Siaran Langsung (Live) RCTI Liga Champion 2018, Barcelona, Liverpool, Real Madrid Main

Baca: Prediksi & Jadwal Siaran Langsung RCTI Liverpool vs Paris Saint-Germain Liga Champions Malam Ini

Selain itu, kasus pungli, agraria pertanahan, dan kasus PPDB (Penerimaan Perserta Didik Baru) serta pemberhentian siswa. Untuk kasus Hamli, menurut Noorhalis Majid, pihaknya masih menunggu sampai rekomendasi dari ombudsman RI. Bahkan, rekomentasi tersebut langsung juga dari Kementerian Dalam Negeri.

Kiki Fatmana Mahasiswa dari Stikes Sari Mulia, Banjarmasin mengaku jadi lebih paham terhadap fungsi pelayanan public di Banjarmasin. “Saya orang awam jadi paham dan tahu,” jelasnya. (Banjarmasinpost.co.id/Eka Pertiwi)

Penulis: Eka Pertiwi
Editor: Elpianur Achmad
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved