Berita Banjarbaru

Antisipasi Perusahaan Tak Registrasi BPJS, Ini yang Dilakukan BPJS Kesehatan Kalseltengtimtara

Dengan adanya regulasi perusahaan atau badan usaha yang akan mengurus perijinan wajib menyertakan syarat keikutsertaan BPJS

Antisipasi Perusahaan Tak Registrasi BPJS, Ini yang Dilakukan BPJS Kesehatan Kalseltengtimtara
banjarmasinpost.co.id/milna
Penandatanganan perjanjian PKS antara DPMPTSP provinsi Kalsel dengan BPJS kesehatan dan ketenagakerjaan di aula DPMPTSP Provinsi Kalsel disaksikan Sekdaprov Kalsel H Abdul Haris Makkie, Kamis (20/9/2018) 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARBARU - Pemerintah Provinsi Kalsel memastikan takkan lagi menerima perijinan usaha dan perusahaan yang tak menambahkan salah satu syarat perijinan yaitu kepesertaan BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan.

Sejak berlakukan peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2015 dan Permendagri nomor 138 Tahun 2017 yang di dalamnya juga termasuk setiap badan usaha yang ingin mengurus perijinan harus mengikutsertakan persyaratan BPJS.

Menurut Kadis PMPTSP Provinsi Kalsel, Nafarin, pihaknya masih ada kecolongan dengan adanya estimasi 726 perusahaan dan sekitar 65 ribu pekerja Kalsel yang tidak dilindungi dengan JKN KIS dan ketenagakerjaan.

Hal itu dikarenakan perusahaan yang belum mendaftar BPJS tersebut dalam perijinannya beberapa tahun lalu belum diwajibkan untuk menyertakan persyaratan keikutsertaan BPJS.

"Sebelumnya kan tidak ada dasar hukumnya regulasi, dan peraturannya, kalau sekarang sudah ada empat tak hanya BPJS, tapi juga pajak dan kependudukan,"jelasnya dalam Rapat rekonsiliasi data dan penandatanganan perjanjian kerjasama (PKS )antara DPMPTSP provinsi Kalsel dengan BPJS kesehatan dan ketenagakerjaan di aula DPMPTSP Provinsi Kalsel, Kamis (20/09/2018).

Baca: Persyaratan Wajib Calon Pendaftar CPNS 2018 di Kemendikbud, Aturan & Akses sscn.bkn.go.id

Baca: Formasi CPNS 2018 Kemenkeu dan Persyaratannya Bisa Diakses di Pendaftaran Online Sscn.bkn.go.id

Baca: Seleksi Dosen CPNS ULM Pakai Sistem CAT, Kabag Hukum dan Kepegawaian Jamin Tidak Ada Titipan

Dengan adanya regulasi jelasnya maka perusahaan atau badan usaha yang akan mengurus perijinan wajib menyertakan syarat keikutsertaan BPJS, jika tidak dilampirkan dalam persyaratan maka akan tertolak.

"Bukan kami yang menolak, tapi sistem langsung yang akan menolak karena dengan adanya sistem online ini maka sistem yang akan langsung menolak," jelasnya kepada Banjarmasinpost.co.id.

Selanjutnya ia mengatakan masih adanya perusahaan yang tak mendaftar BPJS akan dikunjungi lagi oleh tim untuk diberi pembinaan.

"Kita ada tim, dan akan kita bina perusahaan yang tidak mendaftarkan pekerjanya BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan agar segera mendaftar karena itu wajib, mau tidak mau dan ini menjadi tanggungjawab perusahaan terhadap pekerjanya," tambahnya.

Sementara Deputi Direksi BPJS Kesehatan Wilayah Kalseltengtimtara  Benjamin Saut PS mengatakan dengan adanya kerjasama antara BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan dengan DPMPST maka pihaknya sudah bisa menyelesaikan salah satu bagian dari kepatuhan perusahaan dalam mendaftarkan pekerjanya BPJS Kesehatan dan ketenagakerjaan dalam segi registrasi.

Halaman
12
Penulis: Milna Sari
Editor: Elpianur Achmad
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved