Gatot Nurmantyo Yakin KSAD dan Panglima TNI Bukan Penakut Soal Nonbar Film G30S/PKI
Mantan Panglima TNI, Gatot Nurmantyo menuliskan catatan mengenai pemutaran film G30S/PKI.
lihat foto
BANJARMASINPOST.CO.ID - Jelang 30 September 2018, diperingati sebagai G30S/PKI. Filmnya G30S/PKI pun mulai ramai untuk diputar serentak lagi.
Mantan Panglima TNI, Gatot Nurmantyo menuliskan catatan mengenai pemutaran film G30S/PKI.
Soal nonton bareng film G30S/PKI ini diungkapkan Gatot Nurmantyo melalui Twitter miliknya, @Nurmantyo_Gatot, Kamis (20/9/2018).
Gatot menuliskan seandainya Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) tidak berani mengeluarkan perintah kepada prajuritnya untuk menonton film gerakan 30 September, maka KSAD seharusnya melepas pangkatnya.
Meski demikian, Gatot yakin jika KSAD dan Panglima TNI bukanlah orang yang penakut.
Baca: Ancaman BKN Soal Formasi CPNS Kementerian dan Pemda di Link sscn.bkn.go.id, Pendaftaran CPNS 2018
Baca: Panduan Mencari Formasi CPNS 2018 di Link sscn.bkn.go.id, Simak Alur Pendaftaran CPNS 2018
Baca: Reaksi Tri Rismaharini dan Kiatnya Memenangkan Jokowi-Maruf Amin di Pilpres 2019
Gatot pun menantikan perintah dari KSAD untuk menonton film tersebut bagi prajuritnya.
"Kalau KSAD tdk berani memerintahkan nonton bareng film G-30S/PKI, bgaimana mau mimpin prajurit pemberani & jagoan2 spt Kostrad, Kopassus, & semua prajurit TNI AD. Kok KSAD-nya penakut... ya sudah pantas lepas pangkat.
Ingat! Tdk ada hukuman mati utk perintah nonton bareng.
Paling copot jabatan, bukan copot nyawa. Kalau takut, pulang kampung saja.
Krn kasian nanti prajuritnya nanti disamakan dgn pemimpinnya penakut. Kan bisa menjatuhkan harga diri prajurit TNI AD yg terkenal di dunia pemberani plus super nekat.
Tapi saya yakin KSAD dan Panglima TNI bukan tipe penakut. Kita lihat saja pelaksanaannya," tulis Gatot Nurmantyo.
Diberitakan sebelumnya dari Kompas.com, Gatot Nurmantyo juga pernah mengajak masyarakat melihat film tersebut di tahun 2017.
Presiden RI Joko Widodo saat itu tidak menolak gagasan diputarnya kembali film mengenai Gerakan 30 September.
Hanya saja, Presiden Jokowi meminta agar film itu diproduksi dalam versi yang lebih kekinian agar bisa lebih diterima.
Menurut pengamat politik dan pertahanan Salim Said, sikap Presiden Jokowi tersebut sarat pertimbangan politis.
