Persaingan Jadi Dosen ULM Ketat

NEWS ANALYSIS Ketua Ombudsman Kalsel: Konsekuensi Persaingan Bebas

Sulit membatasi penerimaan CPNS hanya dari lulusan lokal saja, apalagi untuk penerimaan fomasi CPNS di perguruan tinggi.

NEWS ANALYSIS Ketua Ombudsman Kalsel: Konsekuensi Persaingan Bebas
Capture BPost Cetak
Banjarmasin Post Edisi Cetak Kamis (20/9/2918) Halaman 1 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - SAAT ini semua serba keterbukaan. Sulit membatasi penerimaan CPNS yang hanya dari lulusan lokal saja, apalagi untuk penerimaan fomasi CPNS di perguruan tinggi. Apalagi, saat ini semua serba elektronik dan terbuka. Untuk lelang tender pengadaan barang dan jasa saja saat ini semua serba terbuka. Pendaftarnya bisa dari mana saja.

Semua ini merupakan konsekuensi dari persainngan bebas. Lalu bagaimana lulusan lokal bisa bersaing dengan lulusan dari pulau Jawa atau bahkan luar negeri?

Semua ini menjadi koreksi bagi perguruan tinggi agar menyediakan sumber daya manusia yang kompetitif dalam hal mencari kerja. Khususnya penerimaan pegawai.
Ini tugas perguruan tinggi bagaimana bisa bersaing dengan lulusan dari perguruan tinggi lainnya. Tapi semua itu kembali lagi kepada individunya.

Cara lain, untuk mengakomodasi lulusan lokal sebenarnya memungkinkan terjadi di Kalimantan Selatan. Artinya, pemerintah daerah mengakomodasi memprioritaskan sumber daya manusia lokal. Contohnya seperti di Papua.

Baca: Persaingan Jadi Dosen ULM Ketat, Jatah CPNS Hanya 272 Formasi, Lulusan Luar Negeri Ikut Bersaing

Baca: Dapat Jatah CPNS 30 Orang, Formasi Dosen CPNS UIN Antasari Masih Dibahas, Ini Rinciannya

Baca: Persaingan Jadi Dosen ULM Ketat, Guru SMA Swasta Ini Dua Kali Ikut Tes CPNS PTN ULM

Baca: Seleksi Dosen CPNS ULM Pakai Sistem CAT, Kabag Hukum dan Kepegawaian Jamin Tidak Ada Titipan

Meski pun Papua menjadi daerah pengecualian karena mengutamakan putra daerah untuk setiap kali rekrutmen CPNS. Namun, ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan. Jika hanya orang lokal yang diakomodasi tidak menutup kemungkinan adanya protes dari berbagai pihak karena dianggap diskiriminatif.

Kalimantan Selatan otonominya berbeda dengan daerah khusus seperti Papua. Jika itu berlakukan, sulit. Apalagi CPNS bukan hanya untuk Kalimantan Selatan, tapi Indonesia.

Makanya menjadi koreksi perguruan tinggi agar tida lagi memperhatikan kuantitas namun juga kualitas. Selama ini di Kalsel, beberapa perguruan tinggi justru beramai-ramai mencetak mahasiswa terbanyak, sementara abai terhadap kualitas.

Contohnya dosennya jarang masuk. Kuliahnya jarang. Abai terhadap kualitas, dapat dilihat dari proses belajar mengajarnya.

Jika sumber daya manusianya siap dan memiliki kualitas baik, tak masalah berasal dari lulusan lokal, luar pulau, atau bahkan luar negeri. Kembali kepada individunya. Yang terpenting bisa berdaya saing.

Jika rekrutmen sudah selesai, ini bisa menjadi koreksi perguruan tinggi. Berapa persen kelulusan bisa terserap. Tak mesti perguruan tinggi hebat. Lihat seberapa banyak yang lulus dalam CPNS ini. (banjarmasinpost.co.id/wie)

Editor: Elpianur Achmad
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved