Berita Banjarbaru

Diperkirakan Sekitar 65 Ribu Pekerja Kalsel Tidak Dilindungi JKN KIS dan Ketenagakerjaan

Pemerintah Provinsi Kalsel memastikan takkan lagi menerima perizinan usaha dan perusahaan yang tak menambahkan salah satu syarat

Diperkirakan Sekitar 65 Ribu Pekerja Kalsel Tidak Dilindungi JKN KIS dan Ketenagakerjaan
BPost Cetak

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARBARU - Pemerintah Provinsi Kalsel memastikan takkan lagi menerima perizinan usaha dan perusahaan yang tak menambahkan salah satu syarat perizinan yaitu kepesertaan BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan.

Sejak berlakukan peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2015 dan Permendagri nomor 138 2017 yang didalamnya juga termasuk bahwa setiap badan usaha yang ingin mengurus perizinan harus mengikutsertakan persyaratan BPJS.

Kadis PMPTSP Provinsi Kalsel, Nafarin, mengatakan memang pihaknya masih ada kecolongan dengan adanya estimasi 726 perusahaan dan sekitar 65 ribu pekerja Kalsel yang tidak dilindungi dengan JKN KIS dan ketenagakerjaan.

Baca: Formasi CPNS 2018 Provinsi Jawa Tengah 1.926 Lowongan di Pendaftaran Sscn.bkn.go.id

Hal itu dikarenakan perusahaan yang belum mendaftar BPJS tersebut dalam perizinannya beberapa tahun lalu belum diwajibkan untuk menyertakan persyaratan keikutsertaan BPJS.

"Sebelumnya kan tidak ada dasar hukumnya regulasi, dan peraturannya, kalau sekarang sudah ada empat tak hanya BPJS, tapi juga pajak dan kependudukan,"jelasnya dalam Rapat rekonsiliasi data dan penandatanganan perjanjian kerjasama (PKS )antara DPMPTSP provinsi Kalsel dengan BPJS kesehatan dan ketenagakerjaan di aula DPMPTSP Provinsi Kalsel, Kamis (20/09).

Baca: Usai Vicky dan Angel Lelga, Terkuak 7 Artis Jalani Nikah Singkat, Ayu Ting Ting Cuma 20 Hari

Dengan adanya regulasi, jelasnya, maka perusahaan atau badan usaha yang akan mengurus perizinan wajib menyertakan syarat keikutsertaan BPJS, jika tidak dilampirkan dalam persyaratan maka akan tertolak.

"Bukan kami yang menolak, tapi sistem langsung yang akan menolak karena dengan adanya sistem online ini maka sistem yang akan langsung menolak," jelasnya.

Sementara Deputi Direksi BPJS Kesehatan Wilayah Kalseltengtimtara Benjamin Saut PS mengatakan dengan adanya kerjasama antara BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan dengan DPMPST maka pihaknya sudah bisa menyelesaikan salah satu bagian dari kepatuhan perusahaan dalam mendaftarkan pekerjanya BPJS Kesehatan dan ketenagakerjaan dalam segi registrasi.

Baca: Hari Ini Pengambilan Nomor Urut Capres 2019 di KPU, Jumlah Pendukung Dibatasi Segini

Hal itu dikarenakan dari awal perusahaan sudah diwajibkan menyertakan persyaratan terdaftar di BPJS.

Terkait perusahaan yang hingga kini tak registrasi BPJS terangnya akan terus dilakukan kunjungan dan pembinaan ke perusahaan yang belum registrasi.

Seperti diketahui berdasarkan data BPJS Kesehatan perusahaan yang tidak patuh membayar iuran juga masih besar yaitu 123 perusahaan. Dengan estimasi kerugian Rp 2,8 miliar.

Memang ujar Benjamin Saut penegakan kepatuhan saat ini belum bisa optimal karena secara sistem belum diterapkan keterpaduan dan terintegrasi.

"Kita harapkan dengan adanya regulasi di awal di DPMPTSP ini akan mencapai target semesta 2019," ujarnya.

Sementara kepala kantor cabang Banjarmasin BPJS Ketenagakerjaan, Dody Latpurianto mengatakan mengatakan dengan adanya regulasi ini perusahaan yang akan mengurus perizinan sudah tak bisa lepas lagi untuk tidak registrasi BPJS kesehatan dan ketenagakerjaan.

"Bersama nanti akan kita lakukan pembinaan bagi yang sudah terlanjur tidak registrasi BPJS Ketenagakerjaan, kalau tidak mau registrasi juga nanti akan tindakan dari Kejaksaan berupa sanksi hukum yang didahului dengan surat peringatan,dan ancaman terberat denda Rp 1 miliar," jelasnya.

Editor: Edinayanti
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved