Pilpres 2019

KPU Kalsel: Parpol Peserta Pemilu Wajib Laporkan Tim Kampanye dan LADK

"Belum ada datanya masuk Kalsel. Namun KPU sudah menyampaikan surat kepada semua peserta pemilu"

KPU Kalsel: Parpol Peserta Pemilu Wajib Laporkan Tim Kampanye dan LADK
banjarmasinpost.co.id/isti rohayanti
Ketua KPU Kalsel, Edy Ariansyah

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kalsel, Edy Ariansyah menjelaskan hingga kemarin KPU masih belum dilapori terkait surat keputusan (SK) pemenangan masing-masing Partai Politik.

"Belum ada datanya masuk Kalsel. Namun KPU sudah menyampaikan surat kepada semua peserta pemilu di Kalsel untuk mendaftarkan tim kampanyenya," kata Ketua KPU Kalsel Edy Ariansyah.

Menurut Edy, dalam surat KPU perihal pelaksanaan kampaye tersebut jelas bahwa partai politik atau gabungan pengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden capres-cawapres wajib mendaftarkan tim kampayenya kepada KPU Provinsi menggunakan formulir model K1-TK.PROV dan tim kampanye tingkat kabupaten kota paling lambat satu hari sebelum masa kampanye menggunakan formulir model K1-TK-P.KAB/kota.

Baca: Tak Disangka Jokowi Sapa Rivalnya Prabowo-Sandiaga Sebagai Sahabat yang Dicintai

"Surat kepengurusan dibuat empat rangkap untuk KPU Kalsel, Bawaslu Kalsel, Kepolisian RI, dan partai politik gabungan sebagai arsip," papar Edy Ariansyah dalam suratnya.

Bukan hanya melaporkan untuk timses Kampanye Presiden saja, akan tetapi itu berlaku juga untuk Pelaksanaan kampanye Pemilu Anggota DPRD Kalsel.

Baca: Personel Satpol PP Tapin Menangis Melepas Gusti Syahyar

"Dimana partai politik peserta pemilu anggota DPRD Kalsel wajib mendaftarakan pelaksana kampanye kepada KPU Provinsi Kalsel untuk pelaksana kampenye di tingkat provinsi. atau KPU kabupaten dan kota untuk pelaksanan kampanye ditingkat kabupaten dan kota," kata mantan Panwas Kabupaten Banjar tersebut.

Selain kepengurusan Timses, lanjut Edy, peserta pemilu juga harus mendaftarkan atau melaporkan nama akun media sosial Peserta Pemilih 2018.

Baca: Dapat No Urut 2, Maknanya Bagi Sandiaga Uno: Peace and Victory, Adil dan Makmur

"Termasuk akun media sosial untuk kampanyenya juga harus didaftarkan," kata Edy.

Bukan hanya itu saja, akan tetapi Peserta Pemilu di tingkat Provinsi juga wajib melaporkan dana kampanyenya atua disebut Laporan Awal Dana Kampanye (LADK).

"Baik itu partai politik untuk peserta pasangan presiden dan wakil, maupun caleg DPRD, caleg persorangan DPD. Dana itu dilaporkan dalam bentuk rekening khusus dana kampanye yang dipisahkan dengan rekening keuangan partai politik atau rekening pribadi peserta pemilu," urai Edy.

Ditegaskan Edy, Apabila tidak menyampaikan LADK atau terlambat menyampaikan LADK maka peserta pemilu yang bersangkutan dibatalkan sebagai peserta pemilu pada wilayahnya.

Dijelaskan dia, bahwa untuk pelaporan LADK, dibuka Tanggal 23 September 2018. "Sehari saja Pelayanan penyampaian LADK sampai pukul 18.00 WITA," kata Edy Ariansyah. (banjarmasinpost.co.id /Nurholis Huda )

Penulis: Nurholis Huda
Editor: Didik Trio
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved