Alur Pencairan Dana APBN Disosialisasikan, Ternyata Ini Maksudnya

Sosialisasi dilaksanakan dengan maksud untuk memberikan pemahaman kepada para penyedia barang dan jasa mengenai mekanisme penyaluran dana APBN

Alur Pencairan Dana APBN Disosialisasikan, Ternyata Ini Maksudnya
KPPN Pelaihari
Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Pelaihari menggelar sosialiasi alur pencairan dana APBN, penarikan dana APBN dan perencanaan kas di Aula KPPN Pelaihari, Jalan Datu Insad, Kelurahan Angsau, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanahlaut, Rabu (19/9/2018). 

BANJARMASINPOST.CO.ID, PELAIHARI - Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Pelaihari menggelar sosialiasi alur pencairan dana APBN, penarikan dana APBN dan perencanaan kas di Aula KPPN Pelaihari, Jalan Datu Insad, Kelurahan Angsau, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanahlaut, belum lama ini.

Kepala KPPN Pelaihari, Woro Triwening Renggani mengatakan sasaran dalam sosialiasi tersebut, adalah para Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan pihak penyedia barang/jasa pada perwakilan satuan kerja di wilayah kerja KPPN Pelaihari.

"Sosialisasi dilaksanakan dengan maksud untuk memberikan pemahaman kepada para penyedia barang dan jasa mengenai mekanisme penyaluran dana APBN, fungsi dan peran KPPN sebagai Kuasa BUN di daerah.

Kemudian, informasi bahwa KPPN telah melaksanakan reformasi birokrasi sejak 2007 sudah menerapkan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi sehingga dalam setiap pengurusan pencairan dana APBN tidak terdapat pungutan atau zero gratifikasi," katanya usai menghadiri sertijab Penjabat Bupati Tanahlaut di DPRD Kabupaten Tanahlaut, Jumat (21/9/2018). 

Baca: Formasi CPNS 2018 Khusus Untuk 5 Jurusan Berpeluang Lulus di Pendaftaran Online Sscn.bkn.go.id

Menurutnya pemahaman yang baik mengenai penyaluran dana APBN, diharapkan dapat meminimalisir terjadinya tagihan kepada negara yang tidak sesuai ketentuan.

"Banyak hal pada kesempatan itu, saya jelaskan mulai dari fungsi Ditjen Perbendaharaan khususnya KPPN Pelaihari dalam pengelolaan APBN, mekanisme penyaluran dana APBN, pentingnya penyampaian rencana penarikan dana sebelum pengajuan surat perintah membayar (SPM) bernilai Rp 1 miliar atau lebih oleh satuan kerja," katanya.

Reformasi birokrasi yang bergulir pada Ditjen Perbendaharaan/Kementerian Keuangan membawa banyak perubahan pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) dalam melaksanakan pengelolaan keuangan negara/APBN.

Baca: Hasil Semifinal China Open 2018, Greysia/Apriyani Kalah, Wakil Indonesia Tersisa Ginting

Perubahan organisasi, proses bisnis dan sumber daya manusia mengakibatkan perubahan/perbaikan yang signifikan terhadap layanan kepada stakeholders terutama pada layanan pencairan dana APBN.

"Perubahan yang terjadi perlu disampaikan kepada masyarakat terutama kepada pihak penyedia barang/jasa rekanan Satker/instansi sebagai penerima layanan secara langsung," katanya.

Narasumber dalam sosialiasi itu, Mohammad Taufiq Hidayanto selaku Kepala Seksi Pencairan Dana dan Manajemen Satker, Ahmad Hifni selaku Treasury Management Representative (Penyuluh Perbendaharaan) KPPN Pelaihari.

"Kedua narasumber menyampaikan dengan gamblang terkait terkait proses bisnis alur pencairan dana APBN di KPPN serta mekanisme penyampaian perencanaan kas (RPD).
Kegiatan berjalan dengan lancar dan dimanfaatkan dengan baik oleh para peserta.

Terbukti antusiasme peserta mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang ditujukan kepada para narasumber terkait dengan pelaksanaan anggaran dan mekanisme pencairan dana," katanya.

Dalam acara ini juga dilaksanakan agenda penandatanganan pakta integritas antara satuan kerja, pihak penyedia barang dan jasa dan KPPN Pelaihari untuk berkoordinasi dengan baik dalam pelaksanaan anggaran sesuai ketentuan dan komitmen untuk mendukung implementasi Zona Integritas di KPPN Pelaihari. (banjarmasinpost.co.id/ Mukhtar Wahid)

Penulis: Mukhtar Wahid
Editor: Royan Naimi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved