Pilpres 2019

Kepala Daerah Diperbolehkan Jadi Juru Kampanye dengan Persyaratan ini

Ketua Bawaslu Kalsel, Iwan Setiawan, menjelaskan sejauh ini pihaknya terus memonitor soal penyelengaraan kampanye.

Kepala Daerah Diperbolehkan Jadi Juru Kampanye dengan Persyaratan ini
BPost Cetak
bpost

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Ketua Bawaslu Kalsel, Iwan Setiawan, menjelaskan sejauh ini pihaknya terus memonitor soal penyelengaraan kampanye.

“Kalau bupati, wali kota atau gubernur jadi juru kampanye (Jurkam), diperbolehkan, asal dia cuti ( kalau saat hari kerja),” ujarnya.

Cuti tersebut, kata Iwan, disampaikan kepada KPU dengan tembusan kepada Bawaslu.

Baca: Pilpres 2019, Jokowi Gunakan Baju Daerah Bali Saat Hadiri Deklarasi Kampanye Damai di Monas

Baca: Anas Urbaningrum Menulis Politik Jelang Kampanye Pilpres 2019, Fahri Hamzah Langsung Menanggapi.

Baca: Zaskia Gotik Pingsan Saat Tampil di Karawang Acara Promosi Film Arwah Tumbal Nyai, Begini Kondisinya

“Sekurang-kurangnya disampaikan kepada Bawaslu satu hari sebelum pelaksanaan kampanye. Kecuali hari libur kerja diperbolehkan sebagai jurkam walau tidak cuti," ujarnya.

Iwan mengatakan, pihak Bawaslu juga akan terus mengawasi pelaksanaan Pilkada 2019 yang sudah tahapannya dimulai 2018 ini, termasuk memonitoring dan pengawasan terhadap Laporan Awal Dana Kampanye (LADK).

"Kami terus melakukan pengawasan terhadap LADK. Bagi parpol yang terlambat melaporkan, termasuk pelanggaran dan sanksinya caleg dari parpol tersebut akan didiskualifikasi didapilnya atau di wilayahnya,” ujarnya.

Editor: Edinayanti
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help