Berita Banjarmasin

Gagal Beli Ruko Untuk Depo Arsip, Pemko Berencana Bangun Depo Arsip Tahun Depan

Dari SKPD yang tidak bisa menyerap anggaran dan dipastikan menjadi silpa adalah Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Banjarmain.

Gagal Beli Ruko Untuk Depo Arsip, Pemko Berencana Bangun Depo Arsip Tahun Depan
edi nugroho
Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina usai sidang paripurna, Senin (28/05), di kantor DPRD kota setempat. 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN  – Hingga triwulan ketiga penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Banjarmasin hanya 40 persen dari Kota Banjarmasin hanya 40 persen dari 1Rp 1,5 triliun.

Dari SKPD yang tidak bisa menyerap anggaran dan dipastikan menjadi silpa adalah Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Banjarmain. Anggaran untuk membeli ruko sebesar Rp 10 miliar tak dapat dipergunakan. Padahal ruko ini dipergunakan untuk membuat depo arsip Kota Banjarmasin.

Alasannya, regulasi mengenai aturan pembelian ruko masih belum ada. Bahkan, Pemerintah Kota Banjarmasin sudah bolak balik ke LKPP  (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) dan Inspektorat untuk mengetahui regulasi peembelian ruko.

Wali Kota Banjarmasin, Ibnu Sina mengatakan, pembelian ruko masih terganjal regulasi. Kalau pun pemko ngotot ingin beli ruko, harus dalam kategori darurat.

“Bisa saja dikatakan darurat dan menjadi prioritas karena Banjarmasin tidak memiliki depo arsip. Apalagi, depo arsip ini direncanakan untuk menyimpan arsip Kota Banjarmasin.” katanya.

Baca: Klasemen Grup C Piala AFC U-16 2018 Usai Timnas U-16 Indonesia vs Vietnam 1-1, Zico Cs di Puncak

Baca: Kalah di Kandang Martapura FC 1-0, Pemain PSBS Biak Ini Incar Poin Penuh di Balikpapan

Alhasil, untuk tahun ini anggaran membeli ruko untuk depo arsip sebesar Rp 10 miliar terancam menjadi silpa (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan. Ia mengatakan ada usulan pengadaan pembangunan depo arsip. Namun, lagi-lagi regulasi tak memperbolehkan lembaga pemerintah membangun gedung baru.

Apalagi, berdasarkan edaran SK Menteri Keuangan RI, bernomor S-841/MK.02/2014 tentang penundaan/moratorium pembangunan gedung kantor kementerian atau lembaga. Soal serapan anggaran, Ibnu  menjelaskan anggaran tersebut tidak sepenuhnya tidak terserap karena gagalnya pembangunan. Dijelaskannya, beberapa anggaran khususnya pembangunan karena kontraktor tidak mengambil anggaran kontrak hingga pengerjaan proyek selesai.

“Rata-rata mereka pakai modal sendiri. Setelah selesai, baru diambil. Tapi hanya serapan dari pelaporan saja. Kalau pengejaannya progresnya masih bagus. Hanya pelaporannya saja,” katanya.

Wakil Wali Kota Banjarmasin, Hermansyah, mengatakan pihaknya akan melakukan evaluasi terhadap SKPD yang rendah pelaporan kinerjanya. Menurutnya, realisasi fisik dan realisasi anggaran harus sesuai.

“Saya berencana untuk melakukan pemeriksaan pembangunan fisik nanti,” katanya.

Baca: Komdis PSSI Berikan Sanksi Denda Persebaya 70 Juta dan PS Tira 50 Juta, Karena Ini

Baca: Klasemen Liga 1 2018 Pekan 23 : Menang dari Persija, Persib Bandung Nyaman di Puncak

Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Banjarmasin, Husaini, mengatakan pihaknya masih akan mengupayakan pembangunan depo arsip sebesar Rp 10 miliar untuk tahun depan. Menurutnya, anggaran tersebut bisa saja digunakan mengingat Banjarmasin tidak memiliki depo arsip.

“Kalau depo arsip boleh dibangun. Klasifikasinya mirip gedung pendidikan seperti sekolah. Tak masalah dengan moratorium. Bahkan, depo arsip provinsi juga dibangun,” jelasnya. 

Rencananya, depo arsip ini dipergunakan untuk menata arsip yang berserakan. Apalagi, sebagian arsip memiliki nilai histori yang tinggi. “Kami juga akan mengumpulkan arsip dari seluruh SKPD,” katanya. (Banjarmasinpost.co.id/Eka Pertiwi)

Penulis: Eka Pertiwi
Editor: Elpianur Achmad
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help