Pileg 2019

Besok Hari Terakhir Pelaporan Awal Dana Kampanye, Baru 3 Parpol yang Lengkap

Namun, dari 15 partai politik perserta pemilu di Kota Banjarmasin hanya tiga partai politik saja yang lengkap laporannya

Besok Hari Terakhir Pelaporan Awal Dana Kampanye, Baru 3 Parpol yang Lengkap
istimewa via BANJARMASINPOST.co.id/edi nugroho
KPU Banjarmasin menerima berkas pendaftaran Partai. 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Peserta pemilu partai politik di Kota Banjarmasin sudah menyerahkan laporan awal dana kampanye (LADK) ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Banjarmasin per 23 September lalu.

Namun, dari 15 partai politik perserta pemilu di Kota Banjarmasin hanya tiga partai politik saja yang lengkap laporannya. Yakni Nasdem, Garuda, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) hingga Rabu (26/9/2018). Padahal, tenggat waktu pelaporan dana awal kampanye besok Jumat (28/9/2018) pukul 18.00 Wita.

Ketua KPU Kota Banjarmasin, Khairun Nizam, mengatakan laporan awal dana kampanye (LADK) Parpol peserta Pemilu di Kota Banjarmasin, ada dengan angka minimal yakni Rp 50 ribu dan tertinggi Rp 20 juta.

Dibeberkannya semuanya diatur pada nominal sumbangan yang teratur PPU Nomor 29 tahun 2018 Tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum.

Dijelaskannya, 12 partai yang belum lengkap masih mempunyai waktu perbaikan LADK yaitu hingga tanggal 28 nanti. Namun, jika parpol tak melakukan perbaikan tak ada sanksi mengikat. Ke 12 parpol ini masih belum lengkap pelaporannya terkait penginputan di aplikasi.

Sedangkan tiga parpol yang sudah lengkap sebenarnya juga terdapat kekurangan namun, pada hari pertama pelaporan langsung memperbaiki.

"Tak ada sanskinya. PKPU tak mengatur itu," katannya.

Sanski mengikat kecuali pada Januari mendatang, yakni Penyerahan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK), pada 2 Januari 2019.

"Kalau ini tidak dilaporkan maka mereka akan gugur dari peserta pemilu," ujarnya.

Dibeberkannya, dana kampanye berasal dari partai politik, dari caleg serta sumbangan lain yang tidak menyalahi peraturan perundang-undangan.

Sumbangan dalam bentuk ada tiga sumber yaitu sumbangan perorangan,kelompok, dan korporasi non BUMN.

Nominal sumbangan dari perorangan dibatasi hingga Rp 2,5 miliar, sedangkan sumbangan dari kelompok dan koporasi non BUMN maksimal Rp 25 miliar. (banjarmasinpost.co.id/Eka Pertiwi)

Penulis: Eka Pertiwi
Editor: Didik Trio
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved