5 Oktober HUT TNI ke 73, Simak Alasan ABRI Berubah Nama Jadi TNI

BANJARMASINPOST.CO.ID - Tanggal 5 Oktober nanti diperingati sebagai hari ulang tahun Tentara Nasional Indonesia(TNI).

Pada 5 Oktober 2018 ini, TNI Republik Indonesia sudah memasuki usia ke 73 tahun.

Namun tahu kah kamu, sebelumnya TNI lebih akrab disebut ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia).

Lalu tahu kah kamu kenapa ABRI Berubah Nama Jadi TNI?

Ternyata ada sejarahnya dan alasan dalam perubahan nama ini.

Baca: Presiden Joko Widodo Terekam Menahan Tangis Saat Lihat Gempa Donggala dan Tsunami Palu Sulteng

Dikutip dari Tribunstyle.com, awalnya, pada masa Demokrasi Terpimpin hingga masa Orde Baru, TNI pernah digabungkan dengan POLRI dan disebut ABRI.

Dilansir TribunStyle.com dari Warta Kota, sejak bergulirnya reformasi pemerintahan 1998, terjadi banyak perubahan yang cukup besar.

Ditandai dengan jatuhnya pemerintahan orde baru yang kemudian digantikan oleh pemerintahan reformasi di bawah pimpinan presiden B.J Habibie di tengah maraknya berbagai tuntutan masyarakat dalam penuntasan reformasi.

Baca: Ular Kobra Masuk Rumah Ruben Onsu Usai Alami Kecelakan Bersama Putrinya, Thalia Putri Onsu

Lalu, muncul pada tuntutan agar Polri dipisahkan dari ABRI dengan harapan Polri menjadi lembaga yang professional dan mandiri, jauh dari intervensi pihak lain dalam penegakan hukum.

Sejak 5 Oktober 1998, muncul perdebatan di sekitar presiden yang menginginkan pemisahan Polri dan ABRI.

Sementara dalam tubuh Polri sendiri sudah banyak bermunculan aspirasi-aspirasi yang serupa.

Isyarat tersebut kemudian direalisasikan oleh Presiden B.J Habibie melalui instruksi Presiden No.2 tahun 1999 yang menyatakan bahwa Polri dipisahkan dari ABRI.

Baca: Viral Video Mesum Mahasiswa UIN, Pihak Kampus Membenarkan

Upacara pemisahan Polri dari ABRI dilakukan pada tanggal 1 april 1999 di lapangan upacara Mabes ABRI di Cilangkap, Jakarta Timur.

Upacara pemisahan tersebut ditandai dengan penyerahan Panji Tribata Polri dari kepala staff umum ABRI Letjen TNI Sugiono kepada Sekjen Dephankam Letjen TNI Fachrul Razi kemudian diberikan kepada kapolri Jenderal Pol (purn) Roesmanhadi.

Maka sejak tanggal 1 April, Polri ditempatkan di bawah Dephankam.

Setahun kemudian, keluarlah TAP MPR No. VI/2000, kemandirian Polri berada di bawah Presiden secara langsung dan segera melakukan reformasi birokrasi menuju Polisi yang mandiri, bermanfaat dan professional.

Banjarmasinpost.co.id/noor masrida