Tajuk

Mengembalikan Kemasyhuran Jembatan Barito

Jembatan yang diresmikan Presiden Soeharto pada 24 April 1997 sempat fenomenal dan dinyatakan sebagai jembatan gantung terpanjang

Mengembalikan Kemasyhuran Jembatan Barito
edi nugroho
JEMBATAN Barito sepanjang 1.082 meter yang membelah Sungai Barito dan menghubungkan tepi barat Sungai Barito (Kecamatan Anjir Muara) dengan tepi timur Sungai Barito di Kecamatan Alalak dekat kota Banjarmasin. 

SIKAP saling lempar tanggung jawab masih terjadi. Padahal sama-sama instansi pemerintah. Tak bisakah duduk bersatu demi melayani masyarakat ke arah lebih baik. Hal ini yang terjadi dalam hal pengelolaan Jembatan Barito.

Jembatan yang diresmikan Presiden Soeharto pada 24 April 1997 sempat fenomenal dan dinyatakan sebagai jembatan gantung terpanjang di Indonesia. Ironisnya, jembatan yang membentang sepanjang 1.082 meter di Jalan Trans Kalimantan, Marabahanbaru, Anjirmuara, Barito Kuala kondisinya terkesan tak terurus, tidak menarik lagi di mata.

Bahkan pengendara yang melintas kerap mengalami kecelakaan karena lantai jembatan mengalami kerusakan. Tidak hanya itu kondisi miris lainnya penerangan jalan umum (PJU) yang terpasang di sepanjang badan Jembatan Barito. Meski tiang lampu PJU tersebut kini berdiri kokoh, tapi yang berfungsi menerangi jalan cuma belasan lampu dari puluhan titik PJU yang ada.

Hanya 15 lampu PJU yang menyala, sedangkan sisanya sebanyak 56 titik PJU tak berfungsi. Kondisi ini sudah berlangsung sekitar enam bulan terakhir.

Masalah lainnya, Dinas Pariwisata Provinsi Kalsel sampai sekarang belum menemukan dokumen penyerahan pengelolaan aset wisata bawah Jembatan Barito kepada Pemkab Batola. Surat penyerahan pengelolaan kawasan wisata bawah Jembatan Barito dari Gubernur Kalsel diberikan ke Pemkab Batola sekitar tahun 2016.

Pemprov Kalsel menyatakan sudah menyerahkan kawasan wisata Jembatan Barito kepada Pemkab Batola. Bahkan menuding Pemkab Batola tidak mengelola dengan baik kawasan wisata bawah Jembatan Barito.

Tapi pihak Pemkab Batola sampai saat ini menyatakan tidak pernah memegang dokumen penyerahan pengelolaan aset wisata bawah Jembatan Barito. Sebab itulah, Pemkab Batola menilai tanggung jawab pengelolaan Jembatan Barito berada pada Pemrov Kalsel.

Pada kenyataannya, kini kondisi objek wisata Jembatan Barito semakin terbaikan. Lingkungannya terlihat kumuh dan berbagai fasilitas rusak disana-sini, kemasyhurannya meredup. Membuat kita urang banua miris menyaksikannya.

Padahal Jembatan Barito, ikon identitas Kalsel dan aset objek wisata kebanggaan urang banua yang (seharusnya) bisa diandalkan. Apalagi tak jauh dari kawasan Jembatan ada Pulau Bakut yang menjadi habitat binatang maskot Kalsel, Bekantan dan siap dibuka menjadi destinasi objek wisata alam yang baru di banua.

Pemprov maupun Pemkab Batola, sudah sepatutnya duduk satu meja mengenyampingkan ego sektoral dan menyatukan persepsinya demi kemajuan banua. Masyarakat mendambakan ruang wisata yang nyaman dan aman.

Koordinasi yang baik pastinya sangat diperlukan sesama instansi pemerintah. Bukan lagi mencari permasalahan atau siapa yang dipersalahkan, namun lebih elok menatap ke depan, bersama dan saling mengisi menanggulangi masalah yang ada. Semoga kemasyhuran Jembatan Barito yang meredup kembali lagi bersinar. (*)

Editor: Didik Trio
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved