Berita Kotabaru

Rivai : Pemenuhan SPM Sosial Perlu Kebijakan Daerah

Pemerintah Kabupaten Kotabaru seyogya agar menetapkan kebijakan daerah, baik berupa Peraturan Daerah (Perda)

Rivai : Pemenuhan SPM Sosial Perlu Kebijakan Daerah
banjarmasinpost.co.id/herliansyah
Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan Drs H Akhmad Rivai 

BANJARMASINPOST.CO.ID, KOTABARU - Pemerintah Kabupaten Kotabaru seyogya agar menetapkan kebijakan daerah, baik berupa Peraturan Daerah (Perda) atau Peraturan Bupati (Perbub).

Itu menyusul mengenai rencana pemenuhan pelayanan dasar pada SPM bidang Sosial terutama penetapan target pencapaian SPM bidang sosial selama kurun waktu tertentu termasuk perhitungan pembiayaan berdasarkan data penerima layanan yang diperoleh.

Hal itu dikemukakan Staf Ahli Bupati Kotabaru Bidang Pemerintahan Drs H Akhmad Rivai, M.Si.

Baca: Formasi Lulusan SMA Sepi Peminat Meski Gaji Tinggi di Pendaftaran CPNS 2018 di Sscn.bkn.go.id

Menurut dia, hal itu untuk menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota.

Seperti diundangkan pada 6 Juli 2018, dimana pemberlakuannya dimulai pada tanggal 1 Januari 2019 mendatang.

Baca: Peneliti Sebut Suara Prabowo-Sandiaga Akan Tergerus di Pilpres 2019 Gara-gara Hoaks Ratna Sarumpaet

"Penerima pelayanan dasar berhak mendapatkan mutu pelayanan dasar berupa standar dan jumlah kualitas barang dan/atau jasa; standar dan jumlah kualitas sumber daya manusia; dan petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar," katanya kepada banjarmasinpost.co.id.

Lanjut dikatakan Rivai bahwa jenis pelayanan dasar pada SPM bidang sosial di daerah kabupaten terdiri atas rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti sosial.

Baca: Ivan Gunawan Ngaku Sudah Siapkan Rumah Untuk Tinggal Bersama Ayu Ting Ting Dan Bilqis

Selain itu, anak terlantar, lanjut usia terlantar, tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis, perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten.

Adapun untuk jenis bencana terdiri atas bencana alam dan bencana sosial.

Tambah dia, dimana bencana alam terdiri atas gempa bumi, tsunami, banjir, tanah longsor, letusan gunung api, gelombang laut ekstrem, angin topan termasuk siklon tropis/puting beliung dan kekeringan.

Sementara untuk bencana sosial terdiri atas konfik sosial, aksi teror, kebakaran permukiman dan gedung, wabah/epidemi, gagal teknologi, dan/atau kebakaran hutan dan lahan.

"Tatacara pemenuhan standar pelayanan pada SPM bidang sosial dilakukan dengan tahapan pengumpulan dan pengelolaan data; penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar; penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar; dan pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar," tandasnya.

BANJARMASINPOST.co.id/helriansyah

Penulis: Herliansyah
Editor: Edinayanti
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved