Berita Banjarbaru

Jawaban Kanwil Kemenkumham Kalsel Soal Keluhan Biro Jasa Haji & Umrah di Kalsel Soal Biaya Visa

Biro jasa, travel biro haji, umrah di Kalsel mengeluhkan ketentuan dari Pemerintah Saudi Arabia tentang pengenaan biaya visa

Jawaban Kanwil Kemenkumham Kalsel Soal Keluhan Biro Jasa Haji & Umrah di Kalsel Soal Biaya Visa
Kemenag.go.id/MCH
ILUSTRASI/ Menteri Agama Lukman Hakim melempar jumrah aqabah di jamarat, Mina, Jumat (1/9/2017) 

Biro travel umrah di Kalsel mengeluh ini tanggapan Divisi Keimigrasian Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARBARU - Biro jasa, travel biro haji, umrah di Kalsel mengeluhkan ketentuan dari Pemerintah Saudi Arabia sejak tahun 2017 tentang pengenaan biaya visa secara progresif sebesar 2.000 Riyal baik sebagai jamaah maupun sebagai panitia, petugas pembimbing dan ketua rombongan yang telah berulang kali melakukan perjalanan umrah.

Bukan hanya itu saja, beban baru yang harus ditanggung oleh masyarakat Indonesia juga adalah ketentuan yang mulai berlaku pada tanggal 24 September yang lalu yaitu bagi semua pemohon visa (umroh, haji, kerja dan lainnya) harus melakukan rekam biometrik (pengambilan foto retina mata dan perekaman sidik jari secara langsung) di perusahaan yang telah ditunjuk oleh Pemerintah Saudi yaitu VFS/Tasheel yang saat ini kantor perwakilannya baru ada di 34 titik di Indonesia seperti di Jakarta, Surabaya dan Makassar.

Hal itu disampaikan Dodi Karnida Kepala Divisi Keimigrasian Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan.

Baca: Syarat Baru Pendaftaran CPNS 2018 di sscn.bkn.go.id Dirilis Kemenpan RB, 2.117.182 Pelamar Terdaftar

Baca: Sanksi Khabib Nurmagomedov Usai Rusuh dari Conor McGregor di UFC 229 Diungkap Presiden UFC

“Keharusan melakukan rekam biometrik bagi para pemohon visa ke Saudi Arabia maupun pengenaan biasa visa Saudi Arabia secara progresif, merupakan kewenangan suatu negara sebagai pengejawantahan dari kedaulatan penuh suatu negara seperti Saudi Arabia ini. Bahkan jika seseorang sudah memiliki visa, tidak secara otomatis seseorang itu akan diberikan izin masuk. Bisa saja orang yang telah memiliki visa pada paspornya tidak diberikan izin masuk oleh petugas imigasi di pintu masuk negara tersebut dengan alasan tertentu demi kedaulatan negara. Negara tersebut juga tidak dibebani kewajiban untuk memberikan alasan yang jelas. Cukup misalnya dengan menyatakan kehadirannya tidak diharapkan di negara tersebut," ucap Dodi menanggapi laporan kelurahan itu.

Oleh karena di Kalimantan Selatan yang memiliki banyak Calon Jamaah belum ada kantor Tasheel ini maka mereka para calon pemohon visa ini harus datang ke tempat-tempat Tasheel tersebut dan ini tentu menimbulkan biaya baru akomodasi dan transportasi dan biaya ini belum termasuk biaya rekam biometriknya itu sendiri.

Baca: Jadwal Liga Champion 2018/2019 matchday 3 Live RCTI Selasa, Juventus, MU, Real Madrid Main

Baca: Segini Bayaran Khabib Nurmagomedov Usai Kalahkan Conor McGregor di UFC 229, Capai Miliaran Rupiah

Dodi meyakini bahwa pemerintah pasti akan memperjuangkan kepentingan umat untuk meringankan beban biaya yang harus ditanggung masyatakat ini.

Selama ini juga pemerintah selalu berinovasi untuk meringankan beban masyarakat seperti yang sedang dirintis oleh jajaran Imigrasi dan pemerintah daerah Kabipaten Tabalong yaitu berupa rencana pendirian Unit Kerja Kantor (UKK) Imigasi Banjarmasin di Tanjung yang tidak lain untuk mendekatkan pelayanan keimigrasian terhadap masyarakat, sehingga masyarakat tidak perlu jauh-jauh datang ke Kanim Banjarmasin, Kanim Batulicin maupun Unit Layananan Paspor (ULP) Kanim Banjarmasin di Barabai.

(banjarmasinpost.co.id/niakurniawan)

Penulis: Nia Kurniawan
Editor: Rendy Nicko
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved