Berita Tabalong

Jumlah Pemilih Tabalong Bisa Berubah Lagi, KPU Kembali Lakukan Penyempurnaan DPT

Jumlah pemilih Tabalong pada Pemilu 2019 kemungkinan akan kembali mengalami perubahan dari yang sudah ditetapkan.

Jumlah Pemilih Tabalong Bisa Berubah Lagi, KPU Kembali Lakukan Penyempurnaan DPT
banjarmasinpost.co.id/dony usman
Komisioner KPU Tabalong Irsandy Winata Nasution 

BANJARMASINPOST.CO.ID, TANJUNG - Jumlah pemilih Tabalong pada Pemilu 2019 kemungkinan akan kembali mengalami perubahan dari yang sudah ditetapkan.

Sebelumnya berdasarkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) diketahui sebanyak
167.897 orang dan kemudian berubah lagi dalam Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP) menjadi 167.502 orang.

Perubahan di DPTHP itu muncul karena adanya pencermatan dari Parpol dan Bawaslu terkait data pemilih yang diduga ganda termuat dalam DPT.

Sedangkan kali ini berdasarkan pencermatan KPU RI, Bawaslu RI, Parpol dan Kementerian Dalam Negeri, kembali dilakukan penyempurnaan untuk DPTHP-1.

Komisioner KPU Tabalong, Irsandy Winata Nasution, Selasa (9/10/2018), membenarkan ada penyempurnaan DPTHP-1 sesuai berita acara dari KPU RI.

Baca: Timnas U-19 Indonesia Vs Arab Saudi Piala Asia U-19 2018- Indra Sjafri Waspadai Postur Pemain

Berdasarkan itulah seluruh KPU provinsi dan kabupaten diminta untuk melakukan perbaikan data pemilih yang diduga ganda dan anomali atau tidak valid.

Untuk Kabupaten Tabalong dari data yang disampaikan KPU pusat di DPT Tabalong, terdapat dugaan ganda sebanyak 1.187 dan data dari dukcapil yang anomali sebanyak 1.265.

"Jadi terhadap data itu berdasarkan edaran KPU RI nomor 1099/PL.02.1-SD/01/KPU/IX/2018, KPU diminta untuk melakukan pembersihan ganda tersebut dan memeriksa data anomali bersama dengan disdukcapil," jelasnya.

Menindaklanjuti edaran ini, KPU Tabalong telah melakukan rakor Jumat (5/10/2018) bersama disdukcapil, PPK 12 kecamatan, parpol, kejaksaan, kepala rutan kepala lapas.

Dari rakor tersebut disampaikan data itu harus dibersihkan di masing-masing PPK dan akan dilakukan pengecekan oleh PPS dengan langsung ke lapangan.

Proses pembersihan data ganda dan pemeriksaan data anomali ini akan berlangsung selama 60 hari, dari 1 Oktober -28 Oktober 2018, melalui Gerakan Melindungi Hak Pilih (GMHP).

Baca: SEDANG BERLANGSUNG! Live Streaming Indosiar - Live Streaming Persib Bandung vs Madura United

Disampaikan Irsandy juga, dalam gerakan ini pihaknya tidak hanya melakukan penghapusan data ganda dan memperbaiki data anomali, tetapi juga bertugas masukan data pemilih baru.

Ini karena disdukcapil juga ada menyerahkan data baru untuk usia wajib KTP sebanyak 1.384 orang yang sebelumnya memang belum masuk dalam DPT.

Dengan adanya dugaan data ganda, anomali dan data baru usia wajib KTP serta pemilih yang meninggal dan pindah domisili maka kemungkinan besar akan terjadi perubahan jumlah DPT dari yang sudah ditetapkan sebelumnya.

Jadi data pemilih hasil penghapusan kegandaan, perbaikan data anomali dan penambahan pemilih baru inilah yang nantinya ini akan diplenokan lagi menjadi DPTHP-1.
(banjarmasinpost.co.id/dony usman)

Penulis: Dony Usman
Editor: Elpianur Achmad
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved