Berita Kotabaru

Pembahasan APBD-P Kotabaru Ditutup Tanpa Kesepakatan, Eksekutif & Legislatif Bersikeras

Satu kata, rapat pembahasan anggaran pendapatan belanja daerah perubahan (APBD-P) 2018 Kabupaten Kotabaru ditutup.

Pembahasan APBD-P Kotabaru Ditutup Tanpa Kesepakatan, Eksekutif & Legislatif Bersikeras
banjarmasinpost.co.id/herliansyah
HAJJAH ALFISAH

BANJARMASINPOST.CO.ID,KOTABARU - Rapat pembahasan anggaran pendapatan belanja daerah perubahan (APBD-P) 2018 Kabupaten Kotabaru ditutup.

Ironis ditutupnya rapat pembahasan itu karena tidak ada kesepakatan tim badan anggaran (Legislatif) dengan tim anggaran pemerintah daerah (Eksekutif).

Pembahasan APBDP sempat berlangsung alot, berakhir kandas di tengah jalan. Tidak ada kesepakatan eksekutif dengan legislatif karena saling kekeuh terkait persoalan hutang dana alokasi khusus (DAK) kegiatan fisik tahun 2017.

Ketua DPRD Kotabaru Alfisah membenarkan, pembahasan APBDP, Selasa (9/10/2018) kemarin ditutup tanpa ada kesepakatan bersama antara TAPD dan badan anggaran DPRD.

Baca: Solusi Pemerintah Bagi Honorer yang Tak Lolos Pendaftaran CPNS 2018 Terungkap, Cek di sscn.bkn.go.id

Baca: Penerimaan CPNS 2018 Ditunda Sampai 2019 Kata KemenPAN-RB Khusus Daerah Ini, Link sscn.bkn.go.id

Baca: Live Streaming RCTI! Jadwal Timnas U19 Indonesia vs Arab Saudi & Timnas Indonesia vs Myanmar

Menjadi alasan regulasi yang mendasari untuk tetap di lanjutkan tidak ditemukan. Karena Undang-Undang pasal 317 tentang pemerintahan daerah tahun 2004, 30 September adalah batas maksimum.

Membuat pembahasan berlangsung alot, namun tetap tidak ada kesepakatan karena adanya program hutang DAK kegiatan tahun 2017 menjadi beban daerah.

Menurut Alfisah, terkait persoalan ini DPRD dan TAPD sesegaranya ke Kemendagri. "Jika ada regukasi yang membolehkan, DPRD siap untuk membahas APBDP kembali. Tapi secara resmi, kemarin sudah ditutup tanpa kesepakatan," ungkap Alfisah kepada banjarmasinpost.co.id, Rabu (10/10/2018).

Ditambahkan Alfisah, dikonfirmasi melalui telepon genggamnya, menjadi indikator alotnya pembahasan yang berakhir tanpa ada kesepakatan.

Baca: Sabuk Juara Khabib Nurmagomedov Tetap Aman, Provokasi Kubu Conor McGregor di UFC 229 Terungkap

Baca: Akhirnya Conor McGregor Dapat Sanksi Pasca Rusuh Usai Dikalahkan Khabib Nurmagomedov di UFC 229

Adanya kegiatan hutang DAK yang masuk pada APBD murni atau induk. Di dalam dokumen ada inkonsistensi, ada yang mengatakan hutang dak di perbup penjabaran APBD/buku 2 menjadi prog lanjutan dak.

Sementara 2 prog yang mempunyai regulasi berbeda. Padahal mekanisme hutang ada mekanisme sendiri. Pun juga jika program lanjuatan tentu ada mekanisme sendiri.

Proses perencanan penganggaran dan implementasi tentu harus ada yang mendasarinya.

"Dewan menyorotnya dari sisi kebijakan anggarannya. Kalau hutang DAK itu paling cepat di APBDP, kok ada dimurni. Inilah yang menjadi pembahasan alot. Karena akan berpengaruh pada pemotongan anggaran ditengah kondisi keungan Kotabaru yang minim," beber Alfisah.

Sementara hingga berita diturunkan belum didapat konfirmasi dari Sekretaris Daerah Drs H Said Akhmad MM sekaligus ketua TAPD.

(banjarmasinpost.co.id/helriansyah)

Penulis: Herliansyah
Editor: Rendy Nicko
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved