Berita Tanahlaut

Duga Galian C Banyak Tak Berizin, Polres Tanahlaut Didatangi Sekelompok Orang

Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI) Kalsel mendatangi Kantor Bupati Tanahlaut, Kamis (11/10/2018).

Duga Galian C Banyak Tak Berizin, Polres Tanahlaut Didatangi Sekelompok Orang
istimewa/ LSM KAKI Kalsel
Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI) Kalsel mendatangi Kantor Bupati Tanahlaut, Jalan A Syairani, Kelurahan Angsau, Kecamatan Pelaihari, Kamis (11/10/2018). 

BANJARMASINPOST.CO.ID, PELAIHARI - Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI) Kalsel mendatangi Kantor Bupati Tanahlaut, Jalan A Syairani, Kelurahan Angsau, Kecamatan Pelaihari, Kamis (11/10/2018).

Kedatangan mereka itu membawa spanduk dan massa mempertanyakan maraknya aktivitas galian C atau pengerukan mineral bukan logam dan batuan di wilayah Kabupaten Tanahlaut.

"Pengerukan galian C berupa tanah dan batu di Kabupaten Tanahlaut tidak memiliki perizinan. Sebagian ada yang izinnya kadaluarsa dan diduga merambah kawasan hutan lindung," ujar Koordinator aksi yang juga Ketua LSM KAKI Kalsel, Ahmad Husaini.

Ahmad Husaini meminta Pemerintah Kabupaten Tanahlaut melakukan penertiban terhadap para pengusaha galian C tersebut agar memperbaharui perizinan kepada Pemerintah Provinsi Kalsel.

Baca: Daftar Sanksi Komdis PSSI untuk Arema FC Imbas Rusuh Suporter Arema FC vs Persebaya Liga 1 2018

Baca: BKN Umumkan Unggah Ulang Dokumen Pendaftaran CPNS 2018 di link sscn.bkn.go.id, Cek di Sini!

Menurut Ahmad Husaini, aktivitas galian C di Kabupaten Tanahlaut banyak dikeruk untuk memenuhi pembangunan infrastruktur di Kabupaten Baritokuala, Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru hingga Kalimantan Tengah.

Informasi dihimpun reporter Banjarmasinpost.co.id, perwakilan pengunjukrasa diterima Pemerintah Kabupaten Tanahlaut yang diwakili Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Tanahlaut, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanahlaut dan Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanahlaut.

Usai pertemuan dan dialog itu, aksi KAKI Kalsel membubarkan diri karena mengetahui bahwa selama ini, perizinan galian C bukan lagi kewenangan Pemerintah Kabupaten Tanahlaut.

Baca: 8 Fakta Yuli Sumpil, Aremania yang Disanksi Komdis PSSI Terkait Rusuh Laga Arema FC vs Persebaya

Baca: Reaksi Bos Arema FC Usai Kena Sanksi PSSI Imbas Laga Arema vs Persebaya Liga 1 2018 Rusuh

"Sudah ada kesepakatan bahwa, perizinan dan pengawasan galian C merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan," ujar Ahmad Husaini.

Ahmad Husaini berencana melaksanakan aksi serupa di Kantor Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terkait retribusi dan perizinan aktivitas galian C di wilayah Kabupaten Tanahlaut.

(banjarmasinpost.co.id/ Mukhtar Wahid)

Penulis: Mukhtar Wahid
Editor: Rendy Nicko
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help