Berita Banjarbaru

Kunjungan Kerja ke Kalsel, KPID Minta Ini ke Komisi I DPR RI

Kunjungan kerja komisi 1 DPR RI ke Kalimantan Selatan di Setdaprov Kalsel untuk mengetahui kenerja KPID Kalsel

Kunjungan Kerja ke Kalsel, KPID Minta Ini ke Komisi I DPR RI
banjarmasin post group/ milna sari
Kunjungan kerja Komisi I DPR RI ke Pemprov Kalsel 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARBARU - Kunjungan kerja komisi 1 DPR RI ke Kalimantan Selatan di Setdaprov Kalsel untuk mengetahui kenerja Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Kalsel menjadi kesempatan bagi KPID Kalsel untuk menyampaikan permasalahan yang dihadapi KPID kini. Terlebih di tahun politik yang juga mewajibkan KPID terlibat untuk mengawasi lembaga penyiaran dalam hal politik.

Selama ini KPID Kalsel terang ketua KPID Kalsel Milyani di hadapan peserta rapat masih terkendala banyak hal. Contohnya anggaran yang tak dianggarkan pemerintah daerah, SDM kurang, dan tak adanya gedung KPID.

"Mudah-mudahan ini jadi lompatan bagi KPID khususnya adanya penganggaran untuk KPID di 2019, dan nantinya akan ada kejelasan kedudukan KPID, tidak seperti sekarang yang nanggung," ujarnya kepada wartawan usai rapat, Kamis (11/10/2018).

Baca: Daftar Sanksi Komdis PSSI untuk Arema FC Imbas Rusuh Suporter Arema FC vs Persebaya Liga 1 2018

Baca: BKN Umumkan Unggah Ulang Dokumen Pendaftaran CPNS 2018 di link sscn.bkn.go.id, Cek di Sini!

Baca: 8 Fakta Yuli Sumpil, Aremania yang Disanksi Komdis PSSI Terkait Rusuh Laga Arema FC vs Persebaya

Dalam Undang-undang 32 tentang penyiaran KPID menyatakan KPID dialokasikan anggarannya dari APBD daerah, sementara dalam undang-undang 23 tentang otonomi daerah anggaran KPID dari APBN.

"Ini yang kita harapkan tadi undang-undang 32 bisa dirubah sehingga nantinya KPID mendapat anggaran dari APBN dan bisa bekerja lebih maksimal, kuat, struktural dan independen," jelasnya kepada Banjarmasinpost.co.id.

Meski dalam keterbatasan anggaran, SDM dan gedung, Milyani menerangkan peran dan tugas KPID dalam mengawasi iklan kampanye di lembaga penyiaran, sosmed hingga media juga tetap harus dijalan sesuai aturan.

"Tetap harus sesuai aturan, tapi kita tetap berharap terkait anggaran tadi kita jadi semakin kuat dalam melakukan pengawasan," tambahnya.

Sementara anggota DPR RI komisi 1, Syaifullah Tamliha mengatakan persoalan gedung pada dasarnya harusnya bisa diselesaikan dengan mudah. Hal itu dikarenakan Pemprov Kalsel memiliki banyak gedung dan kantor yang tidak dimanfaatkan dan seharusnya bisa menampung KPID.

Baca: Reaksi Bos Arema FC Usai Kena Sanksi PSSI Imbas Laga Arema vs Persebaya Liga 1 2018 Rusuh

Baca: Pentolan Aremania Juga Kena Sanksi PSSI Usai Laga Rusuh Arema vs Persebaya Liga 1 2018

"Jangan menumpang-numpang terus lah, karena itu bisa menimbulkan like and dislike," ujarnya.

Saat ini sebutnya pihaknya masih menggodok 10 revisi undang-undang penyiaran, nantinya diharapkan KPID bisa juga dihandle oleh pemerintah pusat agar bisa bekerja dengan maksimal.

"Sekarang sedang dalam tahapan final," tambahnya.

Menampung 10 UU penyiaran yang akan direvisi dan menjelang final, ketidaksinkronan KPID dgn kepala daerah dan DPRD sehingga semestinya KPID juga di handle pemerintah pusat agar bekerja maksimal.

"Kalau tidak tertampung dalam undang-undang penyiaran nanti kita akan minta ke kementrian Dalam Negeri agar memanggil kepala daerah untuk mempertegas peran kepala daerah dalam memberi fasilitas yang cukup bagi KPID," jelasnya.

Tadi sebutnya pihaknya juga sudah mendapatkan gambaran sikap KPID Kalsel dalam melakukan pengawasan kampanye di lembaga penyiaran.

"Mereka mengatakan sudah melakukan pengawasan independen, tidak memihak dan bekerja secara profesional," tambahnya.
(banjarmasinpost.co.id/milna sari)

Penulis: Milna Sari
Editor: Rendy Nicko
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help