Tajuk

Tarik Ulur Harga BBM

Adalah Presiden Joko Widodo (Jokowi), yang meminta kepada Menteri ESDM Ignasius Jonan agar kenaikan harga Premium ditunda

Tarik Ulur Harga BBM
kompas.com
Seorang petugas sedang mengisi bahan bakar jenis Pertamax di SPBU 34-16102 di Jalan Raya Pajajaran, Bogor Utara, Kota Bogor, Rabu (10/10/2018). 

SEMPAT diumumkan naik, harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis Premium, mendadak direvisi, Rabu (10/10).

Adalah Presiden Joko Widodo (Jokowi), yang meminta kepada Menteri ESDM Ignasius Jonan agar kenaikan harga Premium ditunda. Sesuai arahan Jokowi, Menteri ESDM beralasan rencana kenaikan Premium menunggu kesiapan PT Pertamina (Persero). Pertamina butuh perhitungan untuk rencana kenaikan harga Premium tesebut.

Padahal baru beberapa jam sebelumnya Ignasius Jonan mengumumkan bahwa pemerintah menyesuaikan harga BBM bersubsidi jenis Premium mulai pukul 18.00 WIB. Harga Premium dari Rp 6.500 per liter menjadi Rp 7.000 per liter di Jawa, Madura, dan Bali (Jamali) dan Rp 6.900 per liter di luar Jamali.

Saat itu Jonan menyampaikan bahwa kenaikan harga premium dikarenakan harga salah satu acuan minyak dunia, yaitu Brent, sudah lebih di atas 80 dollar AS per barrel. Selain itu, harga minyak mentah Indonesia atau Indonesia Crude Price (ICP) juga mengalami kenaikan yang membuat pemerintah memutuskan perlunya penyesuaian harga.

Ini menyusul kebijakan yang dilakukan beberapa jam sebelumnya, saat PT Pertamina (Persero) mengumumkan kenaikan harga BBM nonsubsidi jenis Pertamax dan Dex series serta biosolar non PSO yang berlaku sejak pukul 11.00 WIB. Pertamina menetapkan harga Pertamax di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya menjadi Rp 10.400/liter, Pertamax Turbo Rp 12.250/ liter, Pertamina Dex Rp 11.850/liter, Dexlite Rp 10.500/liter, dan Biosolar Non PSO Rp.9.800/liter.

Tentu masyarakat bertanya-tanya, ada apa dengan harga premium ini. Baru diumumkan kenaikan harganya, mendadak dibatalkan lagi. Memang, harga BBM menjadi salah satu isu utama dalam upaya pemerintah menahan defisit anggaran akibat kenaikan harga minyak dunia dan kurs dollar.

Namun dimaklumi bahwa di tahun politik, harga BBM tak semata dihitung dari sisi ekonomi. Secara politik, hal ini membawa konsekwensi tergerusnya dukungan terhadap presiden petahana Jokowi. Namun bila tidak dilakukan, kenaikan anggaran subsidi BBM akan menggerus cadangan devisa Indonesia. Buah simalakama yang harus ditekan oleh pemerintah.

Kondisi ekonomi yang sudah berdarah-darah akibat hantaman kenaikan kurs dollar dan terjepit di tengah perang dagang Amerika Serikat vs Cina, membuat pemerintah tak ada lagi pilihan.

Pilihannya adalah menaikan harga BBM baik yang bersubsidi maupun nonsubsidi. Tapi kebijakan ini juga menjadi ‘janggal’ manakala pengumuman yang dilakukan menteri mendadak dibatalkan. Padahal kebijakan tersebut tentunya sudah dilakukan dengan perhitungan yang matang.

Pasca pembatalan, kini muncul pertanyaan baru. Sampai kapan pemerintah kuat menyubsidi BBM? Penundaan kenaikan, artinya masyarakat sudah harus bersiap-siap menunggu kesiapan Pertamina (sebagaimana alasan pemerintah).

Biasanya, di tengah ketidakpastian ini akan muncul spekulan-spekulan dan penimbun yang memanfaatkan situasi.

Kemudian, langkah apa saja yang sudah dilakukan pemerintah untuk memberi kesadaran pada masyarakat mengenai subsidi. Ingat, seperti apa kehancuran ekonomi Venezuela akibat subsidi yang sedemikian besar bagi warganya. Dan yang utama, perbaiki koordinasi dalam pemerintahan, agar tidak menjadi blunder dan mengorbankan masyarakat. (*)

Editor: Didik Trio
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved