Opini Publik

Hari Pangan dan Ironi Impor Beras

Upacara puncak peringatan HPS ke-38 akan diselenggarakan pada 18-20 Oktober 2018 di Kabupaten Baritokuala (Batola), Kalimantan Selatan (kalsel).

Hari Pangan dan Ironi Impor Beras
istimewa/ Media Center (MC) Kalsel
RIBUAN siswa ikut tanam padi di lahan tidur Program Hari Pangan Sedunia (HPS) di Jejangkit, Batola. Dengan turunnya ribuan pelajar dan guru pendampingnya itu, sekaligus memnecahkan rekor muri untuk Kalsel kategori Superlatif atau jumlah terbanyak, Sabtu (22/9/2018). 

Oleh: RIBUT LUPIYANTO
Deputi Direktur C-PubliCA (Center for Public Capacity Acceleration)

Hari Pangan Sedunia (HPS) diperingati tiap tanggal 16 Oktober. Upacara puncak peringatan HPS ke-38 akan diselenggarakan pada 18-20 Oktober 2018 di Kabupaten Baritokuala (Batola), Kalimantan Selatan (kalsel).

Peringatan ini diharapkan dapat menjadi momentum strategis memperkenalkan pembangunan sektor pertanian kepada dunia. Pertanian masih menjadi sektor unggulan bangsa ini. Sayangnya permasalahan klasik dan kompleks masih terus menjangkiti. Antara lain rendahnya produktifitas, konversi lahan, ancaman regenerasi, dan lainnya.

Hari-hari ini publik kembali disuguhi tontonan sengkarut kebijakan impor beras. Ketidakkompakan birokrasi secara nyata dipertontonkan melalui perseteruan antara Menteri Perdagangan dan Kepala Badan Urusan Logistik (Bulog). Kemendag ngotot impor, sedangkan Bulog menolaknya.

Polemik tersebut menambah daftar panjang sengkarut masalah swasembada pangan di Tanah Air. Sebagai negara agraris, semestinya Indonesia mampu berswasembada pangan. Permasalahan ketahanan pangan bersifat klasik, antara lain dalam hal produksi dan ketersediaan, distribusi, kemiskinan, serta konsumsi dan keamanan pangan (Nugroho, 2009). Faktanya, kondisi di lapangan ibaratnya masih jauh panggang dari api.

Kondisi Ironis
Swasembada pangan yang pernah diraih pada era Orde Baru (Orba) dan kepemimpinan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY), kini kembali menjadi mimpi. Impor beras tercatat dilakukan dari Vietnam, Thailand, Myanmar, India, dan Pakistan.

Pada tahun 2014, Indonesia mengimpor beras 1,225 juta ton atau naik hampir dua kali lipat dari 650 ribu ton pada 2013 (Bulog, 2014). Sedangkan dari sisi produksi sebenarnya tergolong besar, tapi jumlah permintaan beras melebihi produksi tersebut.

Indonesia menempati urutan pertama negara konsumen beras terbesar yaitu 102 kilogram per kapita per tahun (BPS, 2014). Konsumsi tersebut melebihi negara Asia lainnya, seperti Korea yang hanya 60 kg/kapita/tahun, Jepang 50 kg/kapita/tahun, Tahiland 70 kg/kapita/tahun, dan Malaysia 80 kg/kapita/tahun.

Hal itu disebabkan beras menjadi bahan pangan pokok masyarakat Indonesia. Distribusi juga menjadi permasalahan pangan karena faktor geografis dan kesuburan daerah. Selain itu akar permasalahan distribusi terletak pada dukungan infrastruktur, sarana dan sistem transportasi, serta keamanan dan pungutan liar. Indonesia hanya mempunyai 11 provinsi yang menjadi sentra produksi beras dari total 34 provinsi.

Seiring kemajuan zaman juga muncul permasalahan keamanan pangan. Kondisi ini merupakan konsekuensi atas kemajuan dalam bidang rekayasa pangan, misalnya beras sintesis. Beras sintesis ini sudah diproduksi massal di Tiongkok dan merambah dalam dunia ekspor.
Kasus beras sintesis asal Tiongkok sudah menjadi isu global dan pernah mengegerkan Hongkong dan India. Beberapa waktu silam beras sintesis sempat menggemparkan negeri ini.

Swasembada pangan menjadi salah satu pilar utama penentu ketahanan nasional. Hal ini disebabkan pangan sebagai kebutuhan pokok manusia. Potensi Indonesia sebagai negara agraris dan maritim telah memadai dalam mendukungnya. Faktanya daya dukung pangan cenderung menurun.

Halaman
12
Editor: Elpianur Achmad
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved