Bumi Selidah

Batola Segera Terapkan PP 12/2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tatib DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota

Tak lama lagi Pemerintah Kabupaten Barito Kuala (Batola) melalui DPRD akan menerapkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2018

Batola Segera Terapkan PP 12/2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tatib DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota
HO/Humas Batola
Ir H Gusti Rosa Syahrum saat memimpin Upacara Gabungan di halaman Kantor Bupati Batola, Senin (22/10/2018). 

BANJARMASINPOST.CO.ID, MARABAHAN - Tak lama lagi Pemerintah Kabupaten Barito Kuala (Batola) melalui DPRD akan menerapkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib (Tatib) DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota. PP ini menggantikan PP lama yakni PP Nomor 16 Tahun 2010.

Demikian diutarakan Sekretaris DPRD (Sekwan) Batola, Ir H Gusti Rosa Syahrum saat memimpin Upacara Gabungan di halaman Kantor Bupati Batola, Senin (22/10).

“Saat ini rancangannya telah diserahkan ke Pemprov Kalsel untuk verifikasi, namun hasilnya masih menunggu. Jika rancangannya sudah turun, DPRD akan mengadakan rapat untuk pengesahannya sehingga tatib lama sudah tak berlaku lagi,” katanya.

Rosa yang akrap disapa Pak Oca itu menjelaskan, dengan pemberlakuan PP 12/2018 sesuai pasal 93 menyatakan, setiap pelaksanaan penyelenggaraan rapat paripurna pengambilan keputusan DPRD atas rancangan peraturan daerah mewajibkan kehadiran kepala daerah. Dalam arti tidak dibenarkan untuk diwakilkan oleh wakil kepala daerah maupun oleh sekretaris daerah.

Ia mengatakan, dalam PP/16/2010 tidak mengatur kehadiran kepala daerah sehingga dalam pengambilan keputusan pada rapat paripurna bisa diwakilkan kepada wakil kepala daerah atau pun sekretaris daerah.

“Sekarang dengan PP/12/2018 tidak diperbolehkan lagi dalam pengambilan keputusan rancangan peraturan daerah jika tidak dihadiri kepala daerah,” katanya seraya menambahkan, seandainya rapat itu tetap digelar maka hal itu dibatalkan atau dilaksanakan namun tidak memiliki keabsahan.

Di upacara yang juga dihadiri Sekdakab Batola H Supriyono, para pejabat eselon II, III, IV, dan para pelaksana itu, Pak Oca juga menyebut, penerapan PP Nomor 12 Tahun 2018 merupakan amanah dari Undang-Undang No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang hingga saat ini sudah dua kali mengalami perubahan.

Oca menerangkan, PP 12 Tahun 2018 mengatur tentang kewenangan DPRD yang lebih luas seperti adanya kewenangan melaksanakan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah jika terjadi kekosongan selama lebih dari 18 bulan sebagaimana disebutkan pada pasal 23 dan 24. Selain itu, tambahnya, PP itu juga mengatur tentang semua yang berkaitan dengan penyusunan kegiatan anggota dewan.

“Pada pasal 83 menyebutkan masa persidangan terakhir dari keanggotaan DPRD serta masa reses ditiadakan,” pungkasnya. Terkait dengan masa sidang dan reses ini, Oca menguraikan, bahwa jika selama ini dalam setahun DPRD memiliki 3 kali masa persidangan dan setiap masa sidang memiliki waktu 4 bulan serta setiap masa sidang diikuti masa reses, sekarang dengan PP yang baru pada masa persidangan terakhir yang waktunya dari 9 April hingga 8 Agustus 2019 tidak lagi dibarengi masa reses. (*/aol)

Penulis: Edi Nugroho
Editor: Elpianur Achmad
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved