Tajuk

Terisolasi dari Pendidikan

Guna bisa melanjutkan pendidikan ke SMA, para lulusan SMP di tiga desa itu harus berpikir seribu kali. Sebab di tempat mereka tidak SMA.

Terisolasi dari Pendidikan
banjarmasinpost.co.id/dony usman
Ilustrasi - Puluhan pelajar yang ikut lomba esai dari tingkat SMP maupun SMA di Tabalong 

BANJARMASINPOST.CO.ID - INI harus menjadi perhatian serius Gubernur Kalsel, Dinas Pendidikan Kalsel dan anggota dewan Kalsel. Di Batola masih ada warga yang terisolasi dari pendidikan, khusus jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA).

Warga itu berada di tiga desa, yakni Balingkau, Balitan, dan Balikung di Kecamatan Bakumpai. Guna bisa melanjutkan pendidikan ke SMA, para lulusan SMP di tiga desa itu harus berpikir seribu kali. Sebab di tempat mereka tidak SMA.

Hanya orangtua dan anak yang mempunyai keinginan keras untuk melanjutkan pendidikan ke SMA lah yang mampu menebus isolasi pendidikan tersebut. Karena SMA itu hanya ada di Ibu Kota Batola, yakni Marabahan.

Gunabisa mencapai Marabahan tidak mudah, karena butuh waktu, tenaga dan biaya. Karena tiga desa tersebut terpisahkan oleh sungai. Satu-satunya alat tranportasi yang mereka gunakan adalah kelotok (jukung bermotor) dan memerlukan waktu sekitar satu hari perjalanan.

Orangtua dari ketiga desa itu harus punya uang yang banyak guna menyekolahkan anaknya di SMA Marabahan. Uang itu untuk bayar indekos dan uang makan sehari. Tidak mungkin mereka pergi pulang dari rumah ke sekolah. Itu baru untuk biaya indekos dan uang makan sehari. Belum lagi uang untuk seragan sekolah dan membeli pelatan sekolah dan lainnya.

Sementara orangtua si anak bukan lah orang kaya. Secara ekonomi, rata-rata orangtua yang tinggal di tiga desa itu berada di kelas menengah ke bawah. Hanya sebagian kecil yang berada di kelas menengah. Bekerja sambil sekolah? Jelas tidak mungkin. Bagi orangtua yang tak mampu, terpaksa menitipkan anak di panti asuhan di Marabahan.

Kondisi ini tentu tidak bisa kita biarkan begitu saja. Bila dibiarkan berlarut-larut tanpa ada solusi, maka di tiga desa itu tidak akan memiliki sumber daya manusia yang berkualitas, baik dari segi spritual, intelegensi dan skill dan pendidikan.

Memang para lulusan SMP di tiga desa itu sudah diakomodasi melalui kejar Paket C. Tapi itu tidak lah cukup. Ilmu yang diperoleh yang didapat melalui pendidikan, terutama dalam pendidikan formal atau biasa disebut dengan sekolah, sangat beda dengan kejar Paket C. Karena di sekolah diajarkan mengenai berbagai tatanan ilmu pengetahuan dan aspek-aspek kehidupan, sedangkan Paket C tidak.

Tidak ada kata lain, tiga desa itu tetap harus dibuatkan gedung SMA plus tenaga pengajarnya. Ini selaras dengan Pasal 31 UUD 1945 mengamanatkan bahwa pendidikan merupakan hak bagi setiap warga negara. Itulah tugas gubernur, dinas pendidikan, anggota dewan Kalsel memikirkan dan mengalokasikan anggarannya.

Bupati, dinas pendidikan dan anggota Batola tidak punya kekuatan untuk menganggar pembangunan SMA. Yang sangat bertanggung jawab adalah pihak provinsi, karena kewenangan pembangunan gedung SMA itu beralih ke Dinas Pendidikan Provinsi Kalsel.

Jangan lah pelit mengeluarkan uang untuk pendidikan. Kita patut mencontoh negara-negara maju seperti Jepang. Jepang sangat menghargai pendidikan, mereka rela mengeluarkan dana yang sangat besar hanya untuk pendidikan. (*)

Editor: Elpianur Achmad
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved