Opini Publik

Pengelolaan Fiskal di Era Disrupsi

Beredarnya ORI untuk pertama kali pada 30 Oktober 1946 merupakan penanda bahwa Bangsa Indonesia juga berdaulat di bidang ekonomi

Pengelolaan Fiskal di Era Disrupsi
internet
uang rupiah kumal 

Oleh: PURWADHI ADHIPUTRANTO Pegawai Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Selatan

(Menyambut Hari Oeang ke-72)

BANJARMASINPOST.CO.ID - TUJUH puluh dua tahun yang lalu, 29 Oktober 1946 pukul 20.00 WIB Wakil Presiden Mohammad Hatta menyampaikan pidato radio melalui RRI Yogyakarta.

“Besok tanggal 30 Oktober 1946 adalah suatu hari yang mengandung sejarah bagi tanah air kita. Rakyat kita menghadapi penghidupan baru. Besok mulai beredar Uang Republik Indonesia sebagai satu-satunya alat pembayaran yang sah. Mulai pukul 12 tengah malam nanti, uang Jepang yang selama ini beredar sebagai uang yang sah, tidak laku lagi. Beserta uang Jepang ikut pula tidak berlaku uang de Javasche Bank. Dengan ini, tutuplah masa dalam sejarah keuangan Republik Indonesia. Masa yang penuh dengan penderitaan dan kesukaran bagi rakyat kita. Sejak mulai besok kita akan berbelanja dengan uang kita sendiri, uang yang dikeluarkan oleh Republik kita” (Edukasi Keuangan Edisi 8/2011). Pidato Bung Hatta tersebut menjadi detik-detik beredarnya Oeang Republik Indonesia (ORI) dan tanggal 30 Oktober oleh jajaran Kementerian Keuangan diperingati sebagai Hari Oeang.

ORI Seri Perdana
Beredarnya ORI untuk pertama kali pada tanggal 30 Oktober 1946 merupakan penanda bahwa Bangsa Indonesia juga berdaulat di bidang ekonomi. Selama setahun pertama setelah proklamasi kemerdekaan, bangsa Indonesia masih belum memiliki mata uang sendiri. Pada saat itu mata uang yang berlaku adalah uang De Javasche Bank, uang Hindia Belanda dan uang Jepang. Oleh karena itu beredarnya ORI sebagai pengganti mata uang kolonial ikut pula menggelorakan semangat perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Bangsa yang baru setahun merdeka akhirnya memiliki kebanggaan karena mempunyai mata uang nasionalnya sendiri, tidak lagi memakai mata uang kolonial.

Setahun sebelum pidato Bung Hatta tersebut, proses untuk mencetak ORI sudah mulai dipersiapkan oleh Kementerian Keuangan. Dimulai pada 7 November 1945, Menteri Keuangan Mr. A.A Maramis membentuk Panitia Penyelenggara Pencetakan Uang Kertas Republik Indonesia. Selanjutnya pencetakan ORI mulai dilakukan pada bulan Januari 1946 di Jakarta. Namun dengan adanya gangguan keamanan oleh NICA di Jakarta, sejak Mei 1946 pencetakan ORI dipindahkan ke beberapa kota antara lain Yogyakarta, Surakarta, Malang, dan Ponorogo. ORI seri perdana tersebut dicetak dalam nilai Rp1, Rp5, Rp10, dan Rp100, serta 1 sen, 5 sen, 10 sen dan 50 sen. Melalui Keputusan Menteri Keuangan nomor Ss/1/35 tanggal 29 Oktober 1946 ditetapkan bahwa ORI berlaku sebagai alat pembayaran yang sah sejak tanggal 30 Oktober 1946 pukul 00.00. (Edukasi Keuangan Edisi 8/2011).

Mungkin akan timbul pertanyaan mengapa Kementerian Keuangan mengurusi pencetakan uang. Pada masa awal kemerdekaan, salah satu kewenangan Kementerian Keuangan memang berkaitan dengan pengelolaan uang. Kementerian Keuangan merupakan salah satu dari 12 kementerian negara yang ditetapkan dalam sidang PPKI tanggal 19 Agustus 1945. Salah satu Penjabatan (unit eselon I) Kementerian Keuangan saat itu adalah Penjabatan Keuangan yang membawahi urusan uang, bank dan kredit (www.kemenkeu.go.id). Berbeda dengan saat ini, dimana terakhir diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, pengelolaan mata uang rupiah menjadi kewenangan Bank Indonesia. Adapun pemerintah dalam hal ini Menteri Keuangan bersama Gubernur Bank Indonesia menandatangani uang kertas rupiah.

Kondisi Fiskal Terkini

Setelah tidak mengurusi pengelolaan uang, kewenangan Kementerian Keuangan terfokus pada pengelolaan fiskal. Menteri Keuangan sebagaimana diatur dalam UU nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara memiliki kewenangan dalam pengelolaan keuangan negara sebagai pengelola fiskal dan wakil pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan (BUMN). Tujuan strategis yang hendak dicapai selaku pengelola fiskal adalah “Terjaganya kesinambungan fiskal melalui pendapatan negara yang optimal, belanja negara yang efektif dan efisien serta pengelolaan keuangan negara yang akuntabel untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkualitas, dan sustainable”.

Pada era globalisasi ini, kondisi fiskal suatu negara, termasuk Indonesia tidak bisa lepas dari kondisi perekonomian dunia maupun perkembangan teknologi. Di tengah gejolak perekonomian dunia, sampai dengan akhir bulan September 2018, kondisi fiskal dapat dikatakan masih berada di jalur yang ditargetkan. Salah satu indikator yang bisa digunakan adalah defisit APBN 2018 yang masih terkendali yaitu 1,35persen dari PDB dari target 2,19 persen. Adapun indikator lain adalah keseimbangan primer yang menunjukkan semakin mengecil dan semakin ke arah positif, yaitu negatif Rp2,39 triliun di bulan September 2018, sedangkan pada September 2017 masih negatif Rp99,24 triliun.

Sampai dengan akhir tahun 2018, diharapkan kondisi fiskal masih sesuai yang ditargetkan. Outlook defisit APBN sampai dengan akhir tahun 2018 diharapkan hanya sekitar 2,12 persen dari PDB, lebih rendah dari target (2,19 persen dari PDB). Adapun keseimbangan primer sampai akhir tahun 2018 ditargetnya negatif Rp64,8 triliun dari target negatif Rp87,3 triliun. Keseimbangan primer juga di targetkan semakin ke arah positif pada RAPBN 2019 yaitu sebesar negatif Rp21,7 triliun. Angka tersebut menunjukkan keseimbangan primer dalam RAPBN 2019 merupakan yang paling kecil sejak tahun 2012. Keseimbangan primer yang semakin mengarah ke positif merupakan indikator pengelolaan APBN yang makin sehat dan berkelanjutan. Pemerintah memiliki kemampuan membayar sebagian/seluruh cicilan pokok dan bunga hutang dari pendapatan negara, tidak lagi “gali lubang tutup lubang”.

Pengelolaan Fiskal Berbasis IoT
Dalam suatu kesempatan Ibu Menteri Keuangan memberikan arahan, “Patuh itu mudah, membayar pajak harus semudah mungkin, as painless as possible”. Penulis berpendapat, sudah saatnya mulai dirintis penggunaan Internet of Things (IoT) dalam pengelolaan fiskal. Pada acara seminar “Era Disrupsi Ekonomi Digital dan Revolosi Industri 4.0” bertempat di Kantor Perwakilan BI Provinsi Kalsel (25/10/2018), salah satu pembicara secara gamblang memberikan contoh penggunaan IoT di sektor swasta. Secara ringkas IoT merupakan penggunaan teknologi informasi untuk merubah proses bisnis menjadi terkoneksi dengan internet sehingga bisa lebih efisien, mencegah penyalahgunaan/fraud dan bisa memenuhi harapan konsumen. Hal itu dimungkinkan karena proses bisnis menjadi mudah, transparan dan biaya bisa ditekan. Sebagai contoh, pemeliharaan suatu mesin bisa dilakukan dari jarak jauh, sehingga menghemat biaya perjalanan. Demikian pula masa pemeliharaan suatu mesin bisa diprediksi, dan tercatat sehingga sulit untuk dimanipulasi.

Keberadaan IoT dalam pengelolaan fiskal bisa diawali dengan integrasi NPWP dengan NIK. Dengan terintegrasinya data perpajakan dan data kependudukan diharapkan pengelolaan pajak bisa lebih adil, transparan dan akuntabel. Potensi “penumpang gelap” free rider, mampu bayar pajak namun tidak membayar tetapi justru menikmati fasilitas yang dibiayai dari pajak pihak lain, akan dapat diminimalkan karena semua data/transaksi bisa terpantau dengan IoT.

Penulis menyadari bahwa hal itu tidak mudah dan ide tersebut juga bukanlah ide baru. Dengan masuknya era IoT, semoga ide tersebut memperoleh energi baru untuk implementasinya. Pengintegrasian atau minimal koneksi data antara 2 kementerian juga tidaklah mudah karena harus diperhitungkan dampaknya dari multi aspek, apalagi data tersebut adalah data yang sangat penting dan memuat informasi pribadi yang tidak boleh disalahgunakan.

Meminjam pendapat Rhenald Kasali (2017), di era disrupsi ini ada pilihan untuk melakukan self disruption sehingga menyesuaian proses bisnis dengan perkembangan teknologi, atau akan menjadi usang dan tidak efisien. Dengan momentum Hari Oeang ke-72 ini, diharapkan segenap jajaran Kementerian Keuangan bisa memberikan baktinya bagi negeri dalam pengelolaan fiskal, melalui berbagai inovasi di tengah era Revolusi Industri 4.0. Tentunya hal itu dilakukan dengan tidak menimbulkan kegaduhan dan tidak menganggu iklim investasi karena bagaimanapun juga pertumbuhan ekonomi Indonesia masih membutuhkan investasi dari sektor swasta yang cukup besar. (*)

Editor: Elpianur Achmad
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved