Tajuk

Skandal Pejabat Tinggi

Kemarin, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan sebagai tersangka dengan dugaan menerima suap.

Skandal Pejabat Tinggi
kontan
Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Basaria Pandjaitan 

BANJARMASINPOST.CO.ID - Bertambah lagi pejabat tinggi negeri ini yang harus terjerat skandal korupsi. Setelah sempat melakukan pencekalan ke luar negeri, kemarin Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan sebagai tersangka dengan dugaan menerima suap. Penerimaan suap itu berkaitan dengan anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik pada perubahan APBN 2016.

Sebagaimana disampaikan Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (30/10), Taufik yang juga Wakil Ketua Umum PAN ini dijerat melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Suap diduga berasal dari Muhamad Yahya Fuad selaku Bupati Kebumen Periode 2016-2021.

Bila Bupati Cirebon Sunjaya Purwadi Sastra, menjadi pemecah rekor sebagai kepala daerah ke-100 yang dijadikan tersangka oleh KPK dalam kasus korupsi sejak lembaga antirasuah berdiri, nama Taufik Kurniawan menambah panjang deretan pejabat tinggi negeri ini yang terjerat kasus korupsi di KPK. Sebelumnya telah ada (mantan) Ketua DPR Setya Novanto dalam kasus korupsi proyek e-KTP dan (mantan) Ketua DPD, Irman Gusman dalam kasus pengurusan kuota gula impor.

Rasanya, aturan mengenai larangan napi korupsi sebagai calon anggota legislatif (caleg) menjadi relevan. Bagaimana tidak, aksi koruptor di gedung dewan seolah tak kenal takut dan saling berkaitan. Legislatif pun dengan terang benderang menunjukan modusnya bermain dalam pembahasan anggaran.

Tak hanya di DPRD RI, di sejumlah daerah tawar-menawar mengenai anggaran juga menjadi ladang baru bagi legislatif.

Kedepannya, harus segera dibuat terobosan secara sistem dan regulasi agar pembahasan anggaran bisa lebih transparan dan melibatkan publik. Selain itu, sistem yang sudah dibangun yaitu sistem penganggaran elektronik (e-budgeting) serta sistem pengadaan barang dan jasa elektronik (e-procurement) harus dijalankan secara konsisten. Celah dari sistem yang dibangun tersebut jelas ada, tetapi dengan transparansi dan pelibatan publik, diharap tak ada lagi modus main mata saat pembahasan anggaran dan tak terjadi korupsi yang sifatnya berjemaah.

Satu lagi yang perlu diingat, masih dalam tahun politik, jangan sampai kasus korupsi ini dilihat sebagai cara untuk mendeskriditkan capres dan cawapres dari salah satu pihak. Karena muncul kecenderungan bahwa penanganan kasus korupsi dipersempit menjadi isu bidik-membidik dan tebang pilih. Padahal bila dirinci KPK sudah menjerat para pejabat dari kedua belah pihak.

Perlu diingat juga agar jangan sampai ada upaya intervensi terhadap upaya penegakkan hukum penyidik KPK. Kedatangan sejumlah tokoh ke KPK pasca pencekalan terhadap Taufik Kurniawan, bisa dimaknai sebagai upaya intervensi. Satu kenyataan bahwa masih banyak kasus korupsi yang belum tertangani, jelas merupakan fakta. Tapi masyarakat pun tidak bisa memvonis sebagai aksi tebang pilih, karena memang keterbatasan sumber daya di KPK. (*)

Editor: Elpianur Achmad
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved