Berita Banjar

Manajemen PDAM Intan Banjar-Kajari Banjar Teken MoU, Ini Tujuannya

Nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) digelindingkan manajemen PDAM Intan Banjar dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Banjar.

Manajemen PDAM Intan Banjar-Kajari Banjar Teken MoU, Ini Tujuannya
banjarmasin post group/ idda royani
Kajari Banjar Muji Murtopo (kedua kiri) dan Dirut PDAM Intan Banjar Syaiful Anwar menyatukan kepalan tangan seusai menandatangani MoU disaksikan Bupati Banjar H Khalillurahman (berpeci, ketiga kiri), Selasa (06/11/2018) pagi. 

BANJARMASINPOST.CO.ID, MARTAPURA - Nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) digelindingkan manajemen PDAM Intan Banjar dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Banjar.

Penandatanganan MoU tersebut langsung dulakukan pimpinan kedua institusi. Pihak PDAM Intan Banjar oleh Direktur Utama Syaiful Anwar dan dari Kejari Banjar oleh Kajari Muji Murtopo.

Dokumen MoU tersebut ditandatangi kedua pihak, Selasa (06/11/2018) pagi, setelah apel pagi di kantor PDAM Intan Banjar. Penandatangannya disaksikan Bupati Banjar H Khalillurrahman serta keluarga besar PDAM Intan Banjar setempat.

"MoU itu dalam hal pendampingan di bidang hukum," ucap singkat Kepala Seksi Intel Kejari Banjar Arif menjawab pertanyaan BPost Online sesaat sebelum mengikuti pertemuan di ruang pertemuan di lantai 2 di kantor PDAM Intan Banjar.

Baca: Makam Bocah 9 Tahun di Banjarmasin Dibongkar, Begini Penjelasan Polisi

Baca: 6 Fakta Lagu Thailand Kwik Kwik Kwik, Berbau Seksi Hingga Penyanyi Menangis Hingga Dihujat

Baca: Besok Arba Mustakmir, Hari Rabu Terakhir Bulan Safar, Begini Anjuran Ustadz Abdul Somad

Baca: Aktor Lee Jong Suk dideportasi dari Indonesia, Pihak Agensi Akan Ambil Langkah Hukum

Catatan BPost Online, sejumlah institusi pemerintah termasuk badan usaha mikik daerah di Kalimantan Selatan (Kalsel) juga melakukan MoU serupa dengan Kejaksaan Negeri di daerah masing-masing.

Melalui nota kesepahaman tersebut, pihak kejaksaan melakukan pendampingan aspek hukum pada tiap kegiatan terutama menyangkut penggunaan anggaran. Dengan begitu, kegiatan yang dilaksanakan terealisasi secara lanca, transparan, dan akuntabel dan selalu berada dalam koridor hukum.

(banjarmasinpost.co.id/idda royani)

Penulis: Idda Royani
Editor: Rendy Nicko
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved