Pilpres 2019

Sikap Bawaslu Tentang Dugaan Curi Start Kampanye Pilpres 2019 Jokowi-Maruf Amin

Dugaan 'curi start' kampanye Pilpres 2019 di media massa yang dilakukan pasangan Capres-Cawapres Joko Widodo- KH Ma'ruf Amin mendapat respons

Sikap Bawaslu Tentang Dugaan Curi Start Kampanye Pilpres 2019 Jokowi-Maruf Amin
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Calon Presiden Joko Widodo bersama Calon Wakil Presiden Ma'ruf Amin menemui relawan di Tugu Proklamasi, Jakarta, Jumat (21/9/2018). Capres dan Cawapres Joko Widodo dan Ma'ruf Amin menyempatkan menyapa relawan sebelum berangkat menuju gedung KPU RI untuk melakukan prosesi pengambilan nomor urut Pilpres 2019. 

BANJARMASINPOST.CO.ID - Dugaan 'curi start' kampanye Pilpres 2019 di media massa yang dilakukan pasangan Capres-Cawapres Joko Widodo- KH Ma'ruf Amin mendapat respons dari Badan Pengawaslu Pemilu (Bawaslu)

Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Ratna Dewi Pettalolo mengungkapkan dilema tersebut disebabkan karena adanya perbedaan pendapat antara Bawaslu, kepolisian dan kejaksaan.

Bawaslu dalam kesimpulannya menyebutkan bahwa iklan kampanye Jokowi-Ma'ruf di harian Media Indonesia edisi Rabu (17/10/2018) merupakan bentuk kampanye di luar jadwal.

Sementara Polri dan Kejagung pasca melakukan pengkajian menyimpulkan bahwa tidak ditemukan unsur pelanggaran pidana pemilu dalam iklan kampanye tersebut.

Baca: Cek Link Pengumuman Tes SKD Kemenkumham CPNS 2018, Jadwal & Link via sscn.bkn.go.id

"Inilah dilema bagi lembaga Bawaslu dalam proses penegakan hukum. Ketika kepolisan dan kejaksaan menyatakan tidak memenuhi unsur tindak pidana, tidak bisa kami teruskan karena proses penyidikan pasti tidak akan dilakukan," kata Ratna di kantor Bawaslu, Jakarta Pusat, Rabu (7/11/2018).

Atas perbedaan tersebut, Sentra Gakkumdu yang terdiri dari Bawaslu, kepolisian, dan kejaksaan agung akhirnya memutuskan untuk menyatakan iklan kampanye Jokowi-Ma'ruf Amin tidak memenuhi unsur pidana pemilu.

Untuk selanjutnya, Sentra Gakkumdu menghentikan kasus dugaan pelanggaran aturan kampanye tersebut.

Ratna mengatakan, perbedaan pendapat Sentra Gakkumdu dalam memutuskan dugaan pelanggaran pemilu baru pertama kali terjadi.

Baca: Ir HPM Noor Ditetapkan Jadi Pahlawan Nasional, Tokoh Kalsel dan Gubernur Pertama Borneo

"Iya (pertama kali terjadi). Memang yang (kasus) iklan ini, Bawaslu, kepolisian, kejaksaan berbeda pendapat hukum," ujar Ratna.

Menurut Ratna, perbedaan pendapat ini bisa membuka celah bagi banyak pihak untuk malakukan pelanggaran pemilu. Hal tersebut, lanjut dia, diharapkan tidak lagi terjadi.

Halaman
12
Editor: Rendy Nicko
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved