Tajuk

Membangun Bukan Mengorbankan

Hendaknya langkah itu merupakan langkah terakhir yang dilakukan. Rasanya masih banyak langkah manusiawi yang bisa dilakukan pemerintah.

Membangun Bukan Mengorbankan
BANJARMASINPOST.CO.ID/RAHMADHANI
Pembangunan RSUD Sultan Suriansyah dianggarkan Rp 180 Miliar 

BANJARMASINPOST.CO.ID - Sejatinya, tujuan utama pembangunan yang dilakukan pemerintah adalah menyejahterakan masyarakat, termasuk masyarakat yang berada di sekitar pembangunan tersebut dilaksanakan. Adalah ironis kalau pembangunan yang dilakukan pemerintah justru memiskinkan masyarakat, khususnya masyarakat yang ada di sekitar pembangunan.

Ironis tersebut tergambar di Kelurahan Kelayan Selatan, Kota Banjarmasin. Sebanyak delapan warga di RT 5 Kelurahan Kelayan Selatan menanti keputusan hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin dengan perasaan gelisah. Kegelisan itu muncul terkait ganti rugi yang diberikan Pemko Banjarmasin atas tanah dan rumah mereka yang tergusur buat pelebaran jalan Rantauan Darat, sekaligus akses jalan keluar masuk Rumah Sakit Sultan Suriansyah Banjarmasin.

Delapan warga tersebut meminta ganti rugi yang layak atau setidak-tidaknya ganti rugi yang diberikan pemerintah bisa menggantikan tanah dan rumah mereka yang tergusur. Sayang pemerintah tidak mengabulkannya dan kemudian menitipkan uang ganti rugi kepada Pengadilan Negeri Banjarmasin.

Menitipkan uang ganti rugi ke pengadilan sama saja tindakan arogan. Karena setuju atau tidak setuju dengan ganti rugi yang diberikan, pemerintah tetap mengeksekusi rumah dan tanah delapan warga tersebut. Itu artinya secara tidak langsung menempatkan delapan warga itu sebagai korban, bukan sebagai bagian dari pembangunan itu sendiri.

Kita bukannya tidak setuju dengan langkah yang diambil oleh pemerintah menitipkan uang ganti rugi ke pengadilan. Tapi hendak langkah itu merupakan langkah terakhir yang dilakukan. Rasanya masih banyak langkah manusiawi yang bisa dilakukan pemerintah. Intinya langkah itu lebih mendahulukan rasa empati kepada mereka. Jangan sampai dengan penggusuran ini pemerintah telah melahirkan delapan warga miskin baru.

Sebaliknya. Empati ini juga harus dilakukan delapan warga yang rumah dan tanah tergusur. Jangan meminta ganti rugi yang berlebihan. Karena pemerintah sendiri sangat terbatas anggarannya. Warga juga harus sadar bahwa pemerintah melakukan penggusuran itu untuk menyediakan faslitas umum, yaitu rumah sakit. Karena di usianya yang sudah mencapai 492 tahun, Kota Banjarmasin masih belum memiliki sebuah rumah sakit.

Tidak adanya rumah sakit ini tentu saja tidak bisa dibiarkan berlarut-larut. Karena Pemko Banjarmasin memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya bagi warganya.

Keberadaan rumah sakit milik pemprov dan swasta, serta fasilitas puskesmas di Banjarmasin bukan menjadi alasan pembenar kalau Kota Banjarmasin tidak perlu lagi atau bukan kebutuhan mendesak memiliki sebuah rumah sakit. Karena rumah sakit milik pemprov dan swasta punya orientasi masing-masing, sehingga diharapkan Wali Kota Ibnu Sina mewujudkannya di 2019 nanti. (*)

Editor: Elpianur Achmad
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved