Ekonomi dan Bisnis

Izin Bolt dan Firstmedia Terancam Dicabut Pada 17 November Jika Tak Lunasi Tunggakan BHP ke Kominfo

Menurut Rudiantara, pihaknya telah melakukan evaluasi kinerja dan kewajiban semua operator broadband di Indonesia secara reguler.

Izin Bolt dan Firstmedia Terancam  Dicabut Pada 17 November Jika Tak Lunasi Tunggakan BHP ke Kominfo
Yoga Hastyadi Widiartanto/Kompas.com
Menkominfo Rudiantara usai menemui perwakilan dari Serikat Pekerja BUMN yang memprotes soal kebijakan penurunan tarif interkoneksi, di Gedung Kemenkominfo, Jakarta Rabu (31/8/2016). 

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Dua perusahaan operator Broadband yakni PT Internux ( Bolt) dan PT First Media Tbk izin frekwensinya terancam dicabut bila tak melunasi tunggakan Biaya Hak Penggunaan (BHP) kepada pemerintah.

Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara memastikan bakal mencabut izin frekuensi yang dimiliki oleh PT Internux ( Bolt) dan PT First Media Tbk, jika tak melunasi tunggakan Biaya Hak Penggunaan (BHP) frekuensi, pada 17 November 2018 mendatang.

Menurut Rudiantara, pihaknya telah melakukan evaluasi kinerja dan kewajiban semua operator broadband di Indonesia secara reguler.

Dari evaluasi tersebut, diketahui Internux menunggak total biaya BHP sebesar Rp 708,41 miliar, dengan rincian tunggakan Internux Rp 343,57 miliar dan First Media Rp 364,84 miliar selama kurun waktu 2016 hingga 2017.

Baca: Mitsubishi Gelar Mitsubishi Truck Campaign 2018, Hadirkan Fuso Fighter

Jika tunggakan BHP itu tak kunjung dilunasi pada tenggatnya, yakni Sabtu 17 November 2018, Rudiantara mengatakan Kemenkominfo tak akan segan mencabut izin pita frekuensi radio (IPFR) milik kedua penyedia layanan itu.

Meski demikian, Rudiantara hanya menegaskan komitmen pencabutan izin frekuensi saja, bukan izin operasi. Jika pencabutan izin frekuensi berpengaruh pada kegiatan operasional atau layanan ke pelanggan, maka itu menjadi tanggung jawab perusahaan.

"Ini menggunakan frekuensi 2,3 GHz, bukan berkaitan dengan izin operasi, tapi izin frekuensi, kalau tidak ada settlement sampai 17 November, bisa dicabut izin penggunaan frekuensi," kata Rudiantara saat ditemui di kantor XL Axiata, Jakarta, Selasa (13/11/2018).

"Akibatnya, pelanggan yang menggunakan kedua layanan BWA (broadband wireless access) di pita 2,3 GHz itu juga akan kehilangan layanan," imbuh Rudiantara.

Baca: Jadwal Piala AFF 2018 : Ini Lawan Timnas Indonesia Usai Tekuk Timor Leste 3-1, Laga Besar Bima Sakti

Pihak First Media dan Internux justru bereaksi dengan melayangkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terhadap Direktur Operasi Sumber Daya, Dirjen Sumber Daya dan Perangkat Pos Informatika (SDPPI) di Pengadilan Jakarta pada 2 November 2018.

Baca juga: Jaringan Terancam Dicabut, First media Gugat Kominfo

Sidang pemeriksaan gugatan Firstmedia kepada Kominfo itu berlangsung hari ini, Selasa (13/11/2018). Namun menurut Rudiantara, sidang itu tidak akan mempengaruhi tenggat pembayaran BHP frekuensi.

"Kami ingin ada putusan sela, bahwa tidak ada kaitannya antara ini (gugatan ke PTUN) dengan tenggat pembayaran BHP frekuensi," tegas Rudiantara.

PenulisReska K. Nistanto

Artikel ini telah tayang di Kompas.com berjudul : Menkominfo Tegaskan Bakal Cabut Izin Bolt dan Firstmedia 17 November

Editor: Elpianur Achmad
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved