Ekonomi dan Bisnis

Kanwil DJPb Kalsel Sosialisasikan Standar Akuntansi Pemerintahan di Lingkup Pemda se Kalsel

Sosialisasi oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan yang angkat tema Bergerak Bersama

Kanwil DJPb Kalsel Sosialisasikan Standar Akuntansi Pemerintahan di Lingkup Pemda se Kalsel
Istimewa
Kakanwil DJPb Kalsel, Usdek Rahyono saat buka sosialisasi Standar Akuntansi Pemerintahan di Lingkup Pemda se-Kalsel 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Sebanyak 85 pejabat dan staf pengelola keuangan daerah dari Badan Keuangan Daerah/Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Inspektorat dan Rumah Sakit Umum Daerah selaku Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) mengikuti Sosialisasi Standar Akuntansi Pemerintahan kepada pemerintah daerah se-Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), Selasa (13/11/2018).

Sosialisasi oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan yang angkat tema Bergerak Bersama Menuju Pengelolaan Keuangan Daerah yang Sehat untuk Indonesia Kuat ini digelar di Hotel Mercure Banjarmasin.

Baca: SESAAT LAGI! Live Streaming Hong Kong Open 2018, Marcus/Kevin vs Jepang & Anthony Ginting vs India

Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan, Usdek Rahyono menjelaskan, sosialisasi bertujuan sebagai sarana pembekalan pemahaman terkait dengan Standar Akuntansi Pemerintahan serta kebijakan dan sistem akuntansi pemerintah daerah.

Baca: Jadwal Siaran Langsung (Live) Indosiar PSM Makassar vs Persija Jakarta Liga 1 2018 Pekan 31

"Besar harapan dengan semakin meningkatnya kuantitas serta kualitas SDM pengelola keuangan pemerintah daerah di wilayah Provinsi Kaliamantan Selatan, akuntabilitas dan transparansi pelaporan keuangan pemerintah daerah dapat lebih cepat tercapai,” kata Usdek.

Pengelolaan keuangan negara terkait hibah dan bantuan sosial dari pihak lain, apakah itu dari pemerintah negara lain, organisasi internasional, pemerintah daerah, perusahaan, lembaga dan masyarakat, harus dilakukan dengan hati-hati, dan harus dipertanggungjawabkan sesuai mekanisme dan ketentuan dalam regulasi keuangan negara, karena merupakan bagian dari pendapatan dan belanja negara. (Banjarmasinpost.co.id/Achmad Maudhody)

Penulis: Achmad Maudhody
Editor: Didik Trio
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved