Tajuk

Grade Calon ASN

Kementerian Pendayagunaan Aparaturan Negara dan reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) menyebut, hanya 9 persen

Grade Calon ASN
reni kurnia wati
Pemeriksaan peserta sebelum memasuki ruangan dilaksanakannya tes CPNS 2018. 

HEBOH penerimaan aparatur sipil negara (ASN) alias pegawai negeri sipil, belum berakhir. Bila sebelumnya ada kisruh soal persyaratan, kemudian pengunduran waktu pendaftaran, kini soal jumlah peserta yang lolos passing grade seleksi kemampuan dasar (SKD), sangatlah minim.

Kementerian Pendayagunaan Aparaturan Negara dan reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) menyebut, hanya 9 persen dari total peserta yang bisa menaklukkan soal-soal SKD dan memperoleh nilai sesuai yang diharapkan.

Di Kota Banjarmasin, dari 5.420 pelamar hanya ada 335 peserta yang lolos SKD. Padahal, pada berbagai formasi, pemerintah setempat memerlukan 387 ASN baru. Artinya, mengacu pada tahap SKD saja, masih kurang 52 orang. Belum lagi bila mereka rontok pada tes berikutnya, yakni seleksi kemampuan bidang (SKB).

Tidak terpenuhinya formasi juga terjadi di sejumlah instansi, baik kementerian maupun pemerintah daerah. Pemangku kepentingan pun mulai was was, mereka bakal kekuarngan pegawai pasca-penerimaan ASN.

Protes, usulan, kritikan pun mengalir dari berbagai pihak. Ada yang menyebut soal tes terlalu sulit, ada lagi yang bilang sistem penerimaan ASN yang berbelit serta ada yang bersuara soal tingginya passing grade yang tetapkan.

Kementerian PAN-RB pun mereaksi. Muncullah dua opsi yang saat ini sedang digodok. Pertama, menurunkan passing grade, dan yang kedua bakal menutup kekurangan formasi dengan memanggil peserta yang lolos passing grade berdasarkan rangking nilai SKD.

Tentu, dua opsi ini tidak ideal di tengah upaya meningkatkan kualitas ASN. Penurunan passing grade atau memanggil peserta di bawah passing grade, sama-sama bermakna (secara formal) menurunkan standar orang yang bisa diterima sebagai ASN.

Dampaknya (secara formal pula), bisa menurunkan kinerja pemerintahan (pusat dan daerah), karena pekerjaan di sejumlah lembaga akan ditangani ASN (yang diterima) yang tidak memenuhi kualifikasi.

Ketika produktivitas pemerintahan tidak optimal akibat para pekerjanya (ASN) tidak memenuhi kualifikasi, sebenarnya sama saja ketika sejumlah lembaga itu membiarkan formasi tidak terisi lengkap.

Bedanya, ketika formasi dibiarkan berkurang, negara tidak dirugikan dengan mengaji pekerja (ASN) tidak sesuai kualifikasi.

Solusinya, biarkan saja saat ini formasi tetap lowong dan buka lagi penerimaan ASN tahun depan untuk menjaring calon ASN yang baik dan produktif. Berani kah menggambil risiko ini? (*)

Editor: Didik Trio
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved