Berita Kalteng

Pengaduan Masyarakat Makin Banyak, Pemprov Kalteng Sepakati Kerjasama Hukum

Sosialisasi dan penandatanganan perjanjian kerjasama antara aparat pengawasan internal pemerintah dan aparat penegak hukum

Pengaduan Masyarakat Makin Banyak, Pemprov Kalteng Sepakati Kerjasama Hukum
faturahman
Penandatangan perjanjian kerjasama antara aparat pengawasan internal pemerintah dan aparat penegak hukum terkait penanganan laporan atau pengaduan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintah daerah kabupaten dan kota di Kalteng. 

BANJARMASINPOST.CO.ID, PALANGKARAYA - Seringnya masuk laporan pengaduan masyarakar yang berkaitan dengan penyelewenangan dan hal lainnya kepada Pemerintahan Provinsi Kalteng maupun kabupaten dan kota melalui Inspektorat disikapi dengan kesepakatan para penegak hukum.

Sosialisasi dan penandatanganan perjanjian kerjasama antara aparat pengawasan internal pemerintah dan aparat penegak hukum terkait penanganan laporan atau pengaduan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintah daerah kabupaten dan kota di Kalteng pun akhirnya dilakukan, Jumat (16/11/2018).

Semua lembaga penagak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan juga pengawasan internal pemerintah seperti Inspektorat turut dilibatkan dalam perjanjian kerjasama tersebut, apalagi sudah diberlakukan aturan baru terkait adanya laporan temuan badan pemeriksaan keuangan RI untuk penggunaan uang negara di lembaga pemerintah.

Baca: Live Streaming Semifinal Hong Kong Open 2018 Pukul 11.00 Wib, Marcus/Kevin vs Ahsan/Hendra

Kepala Inspektorat Kota Palangkaraya, Alman Pakpahan, Sabtu (17/11/2018) mengatakan, aturan baru tersebut, setiap ada laporan BPK RI terkait temuan yang merugikan uang negara dalam kegiatan di pemerintah selama tiga bulan diberikan kesempatan kepada Inspektorat untuk melakukan klarifikasi dan perbaikan.

Baca: Prediksi Susunan Pemain Timnas Indonesia vs Thailand via Live Streaming RCTI Piala AFF 2018

"Aturan ini berbeda dengan penanganan sebelumnya, yang ketika ada laporan BPK RI terkait dugaan penyelewengan keuangan negara, aparat penegak hukum bisa langsung masuk menanganinya.Tapi sekarang, harus menunggu tiga bulan dulu masa perbaikan yang dilakukan Inspektorat, kecuali operasi tangkap tangan," ujarnya.

Baca: Nekat Bunuh Satu Keluarga di Bekasi, Pelaku Mengaku Sering Dibangunkan Pakai Kaki

Terpisah Gubernur Kalteng, H Sugianto Sabran, mengatakan, sangat setuju dengan ketentuan tersebut, karena memberikan kesempatan bagi ASN melalui Inspektorat dalam melakukan perbaikan atas temuan BPK RI, dan memberikan kesemparan bagi Inspektorat mendalami laporan masyarakat yang masuk.

"Saya berharap kepada semua ASN untuk bekerja secara baik dan profesional sehingga dalam menjalankan tugasnya tidak bermasalah, karena dalam mengatur keuangan dilakukan secara baik dan benar sesuai dengan aturan yang berlaku," ujarnya. (www.banjarmasinpost.co.id/faturahman)

Penulis: Fathurahman
Editor: Didik Trio
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved