Ekonomi dan Bisnis

Kominfo Cabut Izin Frekuensi First Media dan 2 Perusahaan Penunggak Biaya Pengguna

Hari ini Kementerian Komunikasi dan Informatika ( Kominfo) mencabut Izin Pita Frekuensi Radio (IPFR) 2,3 GHz dari tiga perusahaan.

Kominfo Cabut Izin Frekuensi First Media dan 2 Perusahaan Penunggak Biaya Pengguna
kompas.com
Menteri Kominfo Rudiantara saat acara Asia Pacific Broadcasting Union di Nusa Dua Bali, Senin (24/10/2016) 

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Belum juga melakukan pembayaran hingga jatuh temp Sabtu (17/11/2018), Kementerian Komunikasi dan Informatika ( Kominfo) hari ini akan mencabut Izin Pita Frekuensi Radio (IPFR) 2,3 GHz dari tiga perusahaan yang menunggak bayaran sejak 2016.

Ketiga perusahaan yang menunggak biaya pengguna frekwensi adalah PT First Media Tbk (KBLV), PT Internux, dan PT Jasnita Telekomindo.

Direktur Operasi Sumber Daya Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Kominfo Dwi Handoko mengatakan, pencabutan izin dilakukan lantaran ketiga perusahaan belum menunaikan pembayarannya yang telah jatuh tempo Sabtu (17/11/2018) lalu.

"Karena tanggal jatuh temponya hari Sabtu, maka pencabutan izin akan kita lakukan pada hari kerja, Senin (19/11/2018)," ucap Dwi seperti dikutip dari Kontan.co.id, Minggu (18/11/2018).

Baca: Jadwal Timnas Indonesia vs Filipina di Piala AFF 2018 Live RCTI - Peluang Garuda Makin Tipis

"Sudah ada tiga kali Surat peringatan yang kami kirim, terakhir itu pada 9 November, dan sampai jatuh tempo Sabtu kemarin pukul 23:59 kami juga belum menerima pembayaran," tambah dia.

Sebagaimana ketentuan pasal 21 ayat (1) huruf f Permenkominfo 9/2018 tentang Ketentuan Operasional Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio, pemegang izin yang selama dua tahun dari tanggal jatuh tempo tak membayar biaya pengguna memang harus dicabut izin penggunaannya.

Ketiga perusahaan ini sendiri merupakan bagian dari enam perusahaan pemenang lelang frekuensi 2,3 GHz pada 2009 lalu. Tiap tahunnya masing-masing perusahaan dibebankan biaya penggunaan frekuensi yang paling lambat dibayarkan pada 17 November tiap tahunnya.

Sementara frekuensi 2,3 GHz milik First Media diselenggarakan di Zona 1 yaitu wilayah Sumatera bagian utara, dan Zona 4 di Jabodetabek, dan Banten. Internux di Zona 4 Jabodetabek dan Banten. Serta Jasnita di Zona 12 Sulawesi bagian Utara.

Baca: Marcus/Kevin Raih Juara Ke-9 Tahun 2018 dengan Kunci Mental Nikmati Pertandingan

Nah, tagihan sejak 2016 dan 2017 yang belum dibayarkan First Media adalah Rp 364,84 miliar, Internux senilai Rp 343,57 miliar, dan Jasnita sebesar Rp 2,19 miliar.

Sementara itu Kepala Bagian Bantuan Hukum SDPPI Kominfo Fauzan Priyadhani menyebutkan, ketiga perusahaan tersebut telah menunggak biaya penggunaan selama tiga tahun, sejak 2016-2018.

Halaman
12
Editor: Elpianur Achmad
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved